Juli, Pemerintah Bakal Tutup 281 PT Swasta

Juli, Pemerintah Bakal Tutup 281 PT Swasta

foto:optimisnews

Sebanyak 281 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) diperkirakan berpotensi dinonaktifkan oleh Pemerintah pada Juli 2016 mendatang. Seiring dengan revisi istilah nonaktif menjadi pembinaan oleh Kemristekdikti, PTS yang bermasalah ini nantinya di bawah pembinaan dan pendampingan kementerian.

“Dari 243 PTS yang statusnya dinyatakan nonaktif pada 2015 lalu oleh Kemristekdikti, sebenarnya masih tinggal 24. Tetapi akan ada yang menyusul karena adanya sanksi baru dari Pemerintah, sehingga jumlahnya bertambah”, kata Ketua Umum Asosiasi Badan Penyelenggara PTS Indonesia, Thomas Suyatno.

Suyatno mengatakan, banyak faktor yang menyebabkan PTS ini nanti berstatus nonaktif dan mendapat pembinaan. Di antaranya karena PTS tersebut tidak memenuhi ketentuan rasio dosen dengan mahasiswa, adanya konflik internal perguruan tinggi dengan yayasan, dosen tetap tidak memenuhi 60 persen dari total dosen sampai pada pembukaan program studi di luar domisili PTS tersebut. Termasuk juga sarana prasaran dan standar proses kegiatan belajar mengajar yang tidak memenuhi standar.

Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi), Budi Djatmiko, mengatakan, sebetulnya hanya kurang dari 2 persen PTS yang ada tidak berkualitas atau bermasalah. Selebihnya sesuai dengan standar Pemerintah.

Lagi pula, kata Budi, beberapa standar yang ditetapkan Pemerintah tidak relevan. Aturan mestinya dibuat sesuai kondisi yang ada dan dipersiapkan secara matang sebelum diberlakukan. “Misalnya soal rasio dosen dengan mahasiswa, sebenarnya ini tidak semata kesalahan PTS. Beberapa disiplin ilmu tidak ada lembaga pendidikannya, sehingga SDM-nya pun tidak tersedia. Dosen astronomi misalnya diwajibkan 1 banding 25, tetapi SDM dosennya tidak ada”, kata Budi.

Untuk menyamakan persepsi mengenai kualitas PTS di Indonesia, Aptisi melakukan dialog dan penandatanganan nota kesepahaman dengan Kemenristekdikti. “Selama ini selalu berbeda pendapat antara kementerian dengan perguruan tinggi. Kami buat kesepakatan agar ada kesamaan persepsi sebetulnya yang diinginkan PTS bermutu itu seperti apa. Kemudian jalan dan regulasinya seperti apa. Tidak perlu kita ribut di media, atau saling mempersalahkan”, kata Budi.

Kesepakatan ini dibuat dalam rangka pembinaan bersama antara kementerian dan Aptisi terhadap PTS yang bermasalah. Kerja sama dengan kementeriann ini dibuat, karena menurut Budi, fungsi koordinasi dan pembinaan dari Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) tidak berfungsi dengan baik selama ini. (ant/sp)