Jokowi Resmikan Lima Amal Usaha Muhammadiyah

Presiden Joko Widodo meresmikan lima amal usaha Muhammadiyah.  Peresmian dilakukan melalui penandatanganan prasasti  yakni Universitas Aisiyah Yogyakarta, Gedung Utama Universitas Muhammadiyah Surakarta (Walidah Dahlan), Pembangkit Listrik Mikro Hidro karya mahasiswa Univeritas Muhammadiyah Malang, Rumah Sakit Muhammadiyah Sumbawa, dan Pusat Observatorium Astronomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penandatanganan dilakukan Presiden saat membuka acara pembukaan Konvensi Nasional Indonesia Berkemajuan (KNIB) 2016, di Sportorium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Senin (23/5/2016).

Dalam kesempatan tersebut,  Jokowi  menyinggung  kondisi bangsa Indonesia dan Korea Selatan (Korsel) di tahun 1950 hingga 1970an, tidak jauh berbeda, sama-sama negara agraris, dan juga sedang menuju industri.

Namun dalam tiga dekade berikutnya, Indonesia jauh tertinggal dari negara Asia Timur itu, demikian diungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Tahun 1970-an kita juga punya PT PAL, namun Korsel berlari lebih cepat dari pada kita,” ucap Presiden.

Pasca dekade 1970an, Korsel mengalami perkembangan yang sangat pesat di bidang industri hingga menjadikan mereka sebagai raksasa industri dunia, sementara Indonesia jauh tertinggal, kata presiden, yang pekan lalu berkunjung ke Korsel.

Karena itulah mengapa Indonesia perlu dan harus berani melakukan perubahan agar bisa mengejar ketertinggalan tersebut dan mampu menjadi bangsa yang maju dan kuat. “Ada dua kunci (di Korsel), pertama keterbukaan, (kedua) keberanian inovasi. Mereka terbuka, mereka berlomba-lomba untuk berinovasi dan mengejar kemajuan dan karena terbuka itu, mereka berani bersaing dengan negara lain,” ucap Presiden.

Yang menjadi persoalan, Indonesia justru berada di tingkat birokrasi yang tidak berani melakukan perubahan besar-besaran, termasuk melakukan perubahan-perubahan dalam regulasi negara. “Kita punya 42.000 regulasi baik itu UU, Perpres, PP, Permen dan Perda. Kita temukan 3.000 Perda yang bermasalah. Seperti itulah yang harus diselesaikan secepat-cepatnya. Jadi saya minta kepada Kemdagri untuk menghapuskan 3.000 regulasi itu, maksimal bulan Juli. Tidak perlu pakai kajian. UU kalau perlu direvisi,” tegas Jokowi.

Presiden juga menegaskan bahwa untuk mewujudkan kemajuan, yang harus dilakukan pertama adalah berani melakukan perubahan-perubahan. “Selama ini kita masih selalu terjebak dengan kajian-kajian yang lalu. Tidak berpikir produktif, gampang sekali mencela dan mencemooh yang lain, serta gampang mengeluh. Jadi tantangan-tantangan itu yang harus diselesaikan, dan pikiran-pikiran seperti itu yang harus diubah,” ucap Jokowi.

Untuk mengejar ketertinggalan itu, lanjut Presiden, bangsa Indonesia harus bisa berlari. Menurutnya, ada tiga cara yang bisa dilakukan, yakni melakukan percepatan pembangunan infrastruktur. Kedua, deregulasi besar-besaran, dan ketiga pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).

Percepatan pembangunan infrastruktur, menurut Presiden juga merupakan kata kunci yang tidak bisa ditawar.

Untuk mempercepat pembangunan SDM, Indonesia harus segera mengembangkan sekolah-sekolah atau pusat pelatihan kejuruan, yang kemudian dikerjasamakan dengan dunia industri. “Masih ada 7,6 juta warga Indonesia yang masih menganggur. Karena itu, Indonesia harus bersatu. Bangkit menjadi bangsa yang maju dan kuat,” tegas Jokowi. (ant)