Jokowi Jadikan JIIPE Model Integrasi Pelabuhan dan Kawasan Industri

Jokowi Jadikan JIIPE Model Integrasi Pelabuhan dan Kawasan Industri
Presiden Jokowi Saat mengunjungi megaproyek JIIPE (Java Integrated Industrial and Port Estate) di Gresik, Jawa Timur, Rabu (11/11)

Presiden Joko Widodo terus menggenjot kinerja logistik nasional, salah satunya dengan mendorong pembangunan kawasan industri sebagai Pusat Logistik Berikat.

Saat mengunjungi megaproyek JIIPE (Java Integrated Industrial and Port Estate) di Gresik, Jawa Timur, Rabu (11/11) lalu, Presiden menekankan pentingnya integrasi antara pelabuhan dan kawasan industri agar biaya logistik dapat ditekan.

“Kita akan buat model di Jawa Timur. Begitu modelnya benar (pelabuhan terintegrasi dengan kawasan industri), daerah lain tinggal mencontoh,” kata Presiden yang meninjau langsung ke fasilitas dermaga JIIPE.

Presiden mengungkapkan, Indonesia harus membangun kawasan industri dengan memproyeksikan 50 hingga 100 tahun ke depan.Kawasan Industri Terpadu masa depan adalah kawasan yang terintegrasi dengan fasilitas infrastruktur lainnya, seperti pelabuhan, pembangkit tenaga listrik, dan fasilitas air bersih. Kawasan tersebut memiliki lahan sekurangnya 2.000 hektar, contoh dari Kawasan Industri Terpadu masa depan itu adalah JIIPE yang memiliki lahan untuk kawasan industri seluas 2.933 hektar yang terpadu dengan pelabuhan sedalam -16 meter LWS (deep sea port) yang bisa disandari kapal-kapal berukuran besar.

“Dengan model kawasan terpadu seperti ini, sehingga tidak ada biaya transportasi, tidak ada biaya distribusi. Semuanya ada di kawasan terintegrasi,” kata Presiden Jokowi. Lebih jauh Presiden menjelaskan, jika kita ingin bersaing dengan negara-negara lain, produk-produk negara lain, hanya dengan cara seperti inilah kita mampu bersaing. “Karena kalau jaraknya jauh, kita sudah terbebani ongkos angkutnya,” ungkap Presiden.

Presiden juga mengapresiasi pembangunan JIIPE yang berlangsung relatif cepat. Salah satunya pembuatan pulau baru seluas 80 hektar dikerjakan dalam waktu empat bulan saja. “JIIPE yang dikembangkan dengan skema joint venture antara PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau Pelindo III dengan PT AKR Corporindo, Tbk. menjadi rujukan proyek kerjasama antara pemerintah (melalui BUMN) dengan pihak swasta yang berjalan baik.,” kata Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani pada konferensi pers di lokasi yang sama sehari sebelumnya, Selasa (10/11/2015).

Terkait lambatnya proses perizinan yang kerap menjadi kendala pembangunan infrastruktur di Indonesia, Direktur Utama Pelindo III Djarwo Surjanto mengaku merasakan problema tersebut.

“Ini saatnya pemerintah pusat untuk turun tangan membantu percepatan perizinan. Karena untuk mencapai efisiensi logistik, pembangunan kawasan industri harus selaras dengan fasilitas pendukungnya, misalnya akses transportasi menuju kawasan tersebut,” jelas Djarwo Surjanto saat mendampingi Kepala BKPM.

Ia mengaku pihaknya saat ini sedang melakukan sejumlah pembicaraan untuk mendukung pembangunan akses. Misalnya perencanaan pembangunan simpang susun menuju akses jalan tol dan akses rel kereta api ke Stasiun Duduk Sampean yang berada tidak jauh dari lokasi JIIPE. Untuk akses laut, Pelindo III belum lama ini menyelesaikan revitalisasi dengan mengeruk Alur Pelayaran Barat Surabaya menjadi sedalam -13 meter LWS dan selebar 150 meter, sehingga kapal besar dapat bersandar dan arus lalu lintas semakin lancar.

Saat ini BKPM telah menyiapkan izin investasi langsung konstruksi yang merupakan komplemen dari layanan investasi 3 jam untuk mendukung pengembangan kawasan industri tersebut. “Berbagai kemudahan tersebut akan semakin lengkap dengan dukungan dari Direktorat Jenderal Bea Cukai yang akan membentuk Pusat Logistik Berikat (PLB) di JIIPE,” kata Franky Sibarani.

PLB merupakan suatu gudang logistik multifungsi yang mendapat fasilitasi pembebasan bea masuk dan pajak impor. Ketentuan pembentukan PLB juga akan menarik investasi, yaitu dengan diperbolehkannya pengusaha asing non pabrik menjadi supplier bahan baku di PLN. Lebih lanjut Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi menyampaikan bahwa JIIPE merupakan salah satu kawasan industri yang akan ditetapkan menjadi PLB grain. “Ini dalam rangka mendekatkan bahan baku pakan ternak, bahan baku makanan dan minuman, serta biji-bijian. Pembentukan PLB oleh Direktorat Bea Cukai menambah aspek strategis kawasan industri JIIPE,” jelasnya.

Pembukaan Balai Latihan Kerja

Dalam kunjungan kerjanya tersebut, Presiden Joko Widodo sekaligus meluncurkan Program Penciptaan Lapangan Kerja Melalui Sinergi Investasi. BKPM ingin agar investasi tidak hanya memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional, namun juga harus mampu menyentuh langsung dan berperan dalam mensejahterakan masyarakat. Salah satunya bekerjasama dengan pondok pesantren sebagai inisiatif investasi untuk rakyat.

“Sebagai tindak lanjut dari penandatanganan nota kesepahaman dengan Kementerian Agama, tentang peningkatan kapasitas SDM, penyerapan tenaga kerja kalangan santri, dan kemitraan antara investor dengan pondok pesantren,” kata Franky. Peluncuran program ini juga dilakukan untuk mendukung penetapan 22 Oktober sebagai Hari Santri untuk menghormati jasa besar para santri dalam perjuangan kemerdekaan.

Sebagai simbol peluncuran program dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS) selaku pengelola Kawasan Industri JIIPE dengan Pondok Pesantren Qomarudin untuk pengembangan kapasitas SDM santri melalui Balai Latihan Kerja (BLK). “Ponpes Qomarudin menyiapkan lahan untuk dibangun BLK yang akan menyuplai kebutuhan pekerja di lima tenant JIIPE. Setidaknya ada 5.000 pekerja yang bisa direkrut,” papar Direktur Utama BKMS Bambang Setiono. JIIPE juga diproyeksikan dapat menyerap pekerja lebih banyak lagi dari Gresik dan daerah lain di Jawa Timur, potensinya mencapai sekitar 60.000 pekerja. “JIIPE tidak hanya dibangun di Gresik, tetapi JIIPE juga membangun Gresik,” tegas Djarwo Surjanto. (wh)