Jokowi akan Ganti JKN

Jokowi akan Ganti JKN
Rieke Dyah Pitaloka saat jumpa pers di Ria Galeria Surabaya, Kamis (18/9/2014).

Mengaku sukses dengan Kartu Sehat Jakarta (KSJ), pasangan presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla mencanangkan program Kartu Indonesia Sehat (KIS). Program ini pun dikatakan akan mengganti program  Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Anggota Komisi Bidang Ketenagakerjaan DPR RI, Rieke Dyah Pitaloka mengaku bahwa program KIS ini nantinya akan menjadi kartu kesehatan protabel yang bisa digunakan semua masyarakat Indonesia.

“Siapa pun itu, baik kaya atau miskin diperbolehkan menggunakan KIS,” bebernya saat menggelar jumpa pers di Ria Galeria Surabaya, Kamis (18/9/2014).

Program ini menurut Rieke tidak lagi terbatas oleh jaminan kesehatan kedaerahan yang selama ini berjalan. “Ini sama dengan prinsip protabilitas. Misalnya warga Jakarta yang tinggal di Papua tetap bisa berobat menggunakan KIS ini di rumah sakit Papua,” terangnya.

Dia menegaskan, nantinya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) akan menjadi penyelenggaranya. “Untuk itu kami mengusulkan BPJS agar segera melakukan perbaikan diri. Dengan mengedepankan akuntabilitas dan mekanisme online,” harapnya.

Lebih lanjut, untuk segera mengimplementasikan program KIS tersebut, pihaknya juga mengusulkan agar BPJS bekerjasama dengan PT POS Indonesia untuk mendistribusikan kartu KIS ke seluruh masyarakat di Indonesia.

Apalagi PT Pos Indonesia saat ini sedikitnya memiliki 22.486 cabang di seluruh Indonesia. Jumlah agen pos keliling juga mencapai 1.214 di seluruh desa di Indonesia. Totalnya mencapai 27.081 kantor Pos.

“Intinya KIS ini bisa diperoleh seluruh masyarakat tanpa membedakan kaya dan miskin. Kalau hanya Rp 70 triliun per tahun itu kan tidak terlalu besar dibanding APBN yang mencapai Rp 300 triliun,” bebernya.

Rieke juga merinci tentang indikator warga yang berhak mendapatkan BPJS atau tidak. Menurutnya 13 indikator yang digunakan pemerintah saat ini tidak efektif.

Cukup dengan melakukan sensus apakah warga itu memperoleh pendapatan di atas Upah Minimum Regional (UMR) atau tidak? Kalau tidak, kan bisa diberi kartu KIS,” bebernya.

Di lain sisi, Rieke juga mengkritisi program JKN yang dikatakannya sangat kedaerahaan membuat lebih dari 40 juta warga miskin di Indonesia harus ditanggung menggunakan biaya APBD masing-masing daerah. “Dengan kartu KIS ini nantinya pembiayaan tidak lagi di daerah tapi langsung dari pusat. Yakni sekitar Rp 70 triliun per tahunnya,” tambahnya lagi.

Terkait implementasi progam KIS tersebut, Rieke bersama fraksi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengaku masih menggodok untuk segera diparipurnakan beberapa bulan ke depan. “Makanya kita masih perjuangkan itu,” terangnya. (wh)