JLLB Surabaya Terhambat Akses Masuk Tol Romokalisari

JLLB Surabaya Terhambat Akses Masuk Tol Romokalisari
Tri Rismaharini (tengah) naik alat berat didampingi Direktur Teknik dan Teknologi Informasi Pelindo III Husein Latief (kiri) dan Anggota Badan Pengelola Jalan Tol Kuncahyo (kanan) disela-sela groundbreaking gInterchange-JLLB, 25 September 2015 lalu.. Guterres/enciety.co

Pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB) Surabaya terkendala belum dibukanya ruas jalan tol Romokalisari untuk akses pembangunan jalan simpang susun (interchange) JLLB menuju Romokalisari.

Asisten II Sekretaris Kota (Sekkota) Surabaya M. Taswin mengatakan, pemkot tengah mengupayakan mengajukan perizinan pembukaan ruas jalan tol Romokalisari ke Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) agar akses bisa dibuka.

“Sebab untuk pengurukan jalan tersebut dibutuhkan akses jalan melalui tol Romokalisari,” ujar Taswin, Minggu (6/12/2015),

Menurut dia, sekarang ini sedang tahap pengurukan, sedangkan Pemkot Surabaya dapat bagian sedikit untuk pengurukan tepatnya di jalan naik ke interchange tol. “Agar bisa nguruk itu harus masuk ke tol,” tukas Taswin.

Ia berharap pekan depan izin tersebut sudah bisa turun sehingga proses pengurukan jalan lingkar barat juga bisa segera dikebut. Sebab sebagaimana diketahui, untuk penyelesaian jalan sebapanjang 26,1 kilometer itu memang akan berhubungan dengan tol romokalisari.

Selain itu, lanjut dia, dalam rangkaian jalan yang membentang dari Kecamatan Lakarsantri hingga Romokalisari itu saat ini juga sudah menunjukkan kemajuan, salah satunya adalah amdal lalin untuk pembangunan interchange juga sudah leluar.

“Yang flyover nyambung ke Teluk Lamong itu juga sudah keluar amdal lalinnya. Insyallah cepat lah kalau tinggal penyelesaiannya,” kata Taswin.

Ia menjelaskan untuk JLLB ini, pemkot hanya kebagian membebaskan lahan sebesar 20 persen, sedangkan 80 persen sisanya adalah milik pengembang.

Untuk lahan milik pengembang, dikatakan Taswin malah progress yang dihasilkan jauh lebih cepat. Sebab dari status tanahnya sendiri pun sudah jelas yaitu lahan yang dipakai adalah lahan fasum yang memang diminta oleh pemkot untuk diwujudkan dalam bentuk JLLB tersebut. Sehingga tidak ada urusan untuk pembebasan lahan.

Setidaknya ada sekitar sepuluh pengembang yang berpartisipasi dalam penyelesaiann JLLB ini. “Kalau tanahnya pengembang itu malah sudah ada yang jadi. Punyanya Ciputra itu malah sudah jadi sebagian,” tandasnya. (wh)