Jelang Ramadan, Disperindag Jatim Rajin Awasi Peredaran Barang

 

Jelang Ramadan, Disperindag Jatim Rajin Awasi Peredaran Barang

Mendekati Ramadan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jatim kian getol melakukan pengawasan. Khususnya terhadap barang dan jasa yang beredar atau diperdagangan di masyarakat.

Acuannya, Disperindag Jatim tetap menggunakan regulasi Peraturan Pemerintah (PP) Perdagangan RI No 14/M-DAG/PER/3/2007, Tentang Standarisasi jasa bidang perdagangan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib terhadap barang dan jasa yang diperdagangkan.

“Kami memberikan waktu tiga bulan agar semua produk barang beredar yang belum ber-SNI harus memiliki SNI (standar nasional Indonesia, red),” terang  Kepala Disperindag Jatim, Budi Setiawan, Senin (2/6/2014).

Kata dia, bila dalam kesempatan tersebut tidak dipergunakan, pihaknya bisa mengajukan suplier maupun pelaku usaha ke pengadilan atas produknya yang tidak memiliki sertifikasi SNI. Mengacu aturan tersebut, pelaku usaha yang mengabaikan ketentuan bisa di sanksi dengan hukuman kurungan 5 tahun dan denda sebesar Rp 5 miliar.

“Apalagi, sebentar lagi memasuki bulan puasa dan kemudian Lebaran. Ini yang kami antisipasi dengan imbauan atas barang beredar yang belum ber-SNI,” katanya.

Untuk itu, diingatkan, agar para pelaku usaha produk beredar, seperti makanan dan minuman (mamin) atau buah-buah parsel yang diperdagangkan diberbagai pasar tradisional dan pertokoan modern, mall serta minikarket untuk menertibkan produknya. Selain kadaluwarsa, pihaknya juga mengingatkan, produk beredar yang dikonsumsi umum di pasaran Indonesia harus mencaantumkan lebel berbahasa Indonesia.

“Kami mendorong, agar pelaku usaha ikut memberikan perlindungan kepada konsumen,” harapnya.

Ketentuan yang berlaku tersebut menyusul pengumuman hasil pengawasan yang dilakukan Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI terkait perlindungan konsumen. Pelaksanaan  pengawasan tersebut juga dilakukan terhadap barang produk dalam negeri maupun barang impor sebelum beredar di pasar. “Pengawasan Tahap I ini dilakukan  terhadap  produk yang ber-Standar Nasional Indonesia. Kewajiban SNI itu sangat terkait dengan keselamatan, keamanan,  kesehatan dan lingkungan hidup,” kata Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) RI, Bayu Krisnamurthi kemarin.

Pengawasan pra pasar tahun 2014 ini dilakukan terhadap barang produksi dalam negeri atas kepemilikan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI) dan Nomor Registrasi Produk (NRP). Pada pengawasan tersebut, sedikitnya 34 jenis komoditi terdiri dari 204 produk dan untuk produk impor atas kepemilikan SPPT-SNI dan NRP sebanyak 51 jenis komoditi yang  terdiri dari 315 produk.

“JIka, ternyata di pasar ditemukan ketidakkonsistenan dengan mutu barang, sebagaimana dipersyaratkan SNI Wajib, dapat dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana,” ingat Wamendag pada rilis yang dikirimkan.

Menyoal lebelisasi barang beredar yang selama ini masih belum terpatuhi ? Wamendag menegaskan, pelaksanaan pengawasan barang beredar di pasar yang menggunakan parameter SNI Wajib harus memenuhi ketentuan pencantuman label. “Label harus menggunakan Bahasa  Indonesia dan wajib melengkapi buku petunjuk penggunaan MKG (Manual dan Kartu Garansi, red) juga dalam Bahasa Indonesia, termasuk pencantuman nomor pendaftaran,” pungkasnya. (wh)