Jelang MEA, Surabaya bakal Batasi Tenaga Kerja Asing

Jelang MEA, Surabaya bakal Batasi Tenaga Kerja Asing
Rapat Paripurna DPRD Surabaya tentang pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing di Ruang Sidang DPRD Surabaya, Jumat (6/2/2015).

Jelang diberlakukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir 2015 mendatang membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya ambil langkah antisipasi membludaknya tenaga kerja asing yang masuk Surabaya. Di antaranya dengan memberlakukan retribusi bagi tenaga kerja asing, dan penerapan alih kemampuan tenaga ahli asing ke tenaga lokal.

Ini dipaparkan seluruh Fraksi di DPRD Kota Surabaya saat memberikan pandangan umum di Paripurna pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing di Ruang Sidang DPRD Surabaya, Jumat (6/2/2015). Dari tujuh fraksi yang memaparkan pandangannya tersebut, seluruhnya sepakat Perda tentang Tenaga Kerja Asing yang datang di Surabaya perlu diterapkan.

Seperti yang dipaparkan oleh Juru Bicara Fraksi Demokrat Moch. Machmud bahwa Era MEA 2015 perlu adanya aturan dan pembatasan terkait jumlah tenaga kerja asing yang masuk Surabaya. Terlebih, kata pria yang juga menjabat sebagai ketua Fraksi Demokrat tersebut, pemberlakuan MEA di ASEAN akan berdampak pada tidak diberlakukannya visa ketenagakerjaan.

“Kami rasa perlu ditetapkan raperda untuk menegaskan batasan jumlah tenaga kerja asing di Surabaya. Selain itu diperlukan penertiban dan pengawasan terhadap tenaga kerja asing di Surabaya,” kata Machmud membacakan pandangan Fraksi Demokrat.

Selain itu, kata Machmud, fungsi raperda ini nantinya juga bisa digunakan sebagai alat untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya. Apalagi saat ini jumlah tenaga kerja asing sudah banyak dan diharapkan bisa menjadi devisa negara.

Sementara itu, dari pandangan Fraksi PDIP, menilai raperda tersebut sangat membantu bagi perusahaan tenaga kerja asing untuk mendapatkan kepastan hukum. Tentunya dibarengi dengan sistem pengawasan dan alih kemampuan tenaga ahli asing ke tenaga ahli lokal agar tenaga kerja lokal dapat mengikuti berkembangnya teknologi di saat ini.

“Saat ini jumlah tenaga kerja asing di Surabaya mencapai 1.436. Karena itu, dalam rangka legalitas kerja perlu adanya Raperda untuk mengendalikan tenaga kerja asing di Surabaya. Di antaranya Satpol PP Surabaya mempunyai kewenangan untuk melakukan razia tenaga kerja asing yang tidak memperpanjang izin dan tidak membayar retribusi,” papar Baktiono, juru bicara Fraksi PDIP.

Hal senada disampaikan lima fraksi lainnya dalam paripurna. Diwakili oleh masing-masing ketuanya, baik Fraksi PAN, PKB, Gerindra, Nasdem, dan Golkar menilai penerepan Raperda tentang Tenaga Kerja Asing perlu dibuat dengan catatan Raperda tersebut dapat menjadi tolok ukur kinerja tenaga ahli asing dengan lokal dan tidak hanya berafiliasi pada retribusi PAD Kota Surabaya semata.

“Bahwa adanya retribusi perpanjangan tenaga kerja asing juga harus diimbangi dengan pengalihan kemampuan teknologi yang harus dimiliki tenaga kerja lokal. Caranya Raperda ini diupayakan dapat menjadi alat untuk alih profesionalisme kerja,” tambah Ketua Juru Bicara Fraksi PAN.

Di satu sisi, tambahan item lainnya dalam pandangan umum tentang Raperda tersebut harus memiliki keberpihakan terhadap masyarakat Surabaya.

“Artinya, retribusi yang diterima harus untuk kepentingan publik dan masyarakat surabaya. Jadi secara detailnya harus dijelaskan, siapakah nanti yang bertugas mengawasi, bertugas menarik retribusi, jangan sampai ini dijadikan lahan pungli. Artinya sistem harus jelas,” tambahnya.

Dalam paripurna yang berlangsung dua jam tersebut dihadiri Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini beserta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Juga  jajaran pimpinan dewan, Ketua DPRD Surabaya Armuji, berikut tiga wakil ketua, yakni Darmawan, Masduki Toha, Ratoh Retnowati.

Dikatakan Masduki, pembahasan Raperda tentang Tenaga Kerja Asing ini ditindaklanjuti setelah Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini melayangkan permohonan Raperda pada 26 Januari lalu.

“Ini baru pandangan umum dari setiap fraksi. Dan pembahasan Raperda akan dilanjut hari berikutnya lagi,” tutupnya. (wh)