Jelang MEA, Pengusaha Konstruksi Khawatirkan Sertifikasi

 

Jelang MEA, Pengusaha Konstruksi Khawatirkan Sertifikasi

Perdagangan bebas di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 ternyata juga membuat pengusaha konstruksi bersiap. Mereka tidak mempermasalahkan soal bahan baku konstruksi yang akan membuat mereka kalah bersaing. Tapi lebih kepada sumber daya manusia (SDM) yang bergerak di bidang kontruksi ini.

“Sebenarnya secara kasat mata dan kenyataan, SDM Indonesia, terutama dari Jawa yang terjun di bidang kontruksi, mulai dari pekerja, mandor, perencana, arsitek, serta perusahaannya sudah banyak dan hasil kinerja mereka sudah diakui bagus,” ujar Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Kontraktor Nasional (Askonas) Jatim Bambang Widiatmo.

Bambang menyebutkan, ancaman malah didapat dari belum adanya sertifikasi bagi SDM ini terutama untuk kalangan pekerja teknis, seperti pekerja, mandor, dan pelaksana. Tapi khusus untuk perusahaan penyelenggara sudah ada standarisasi antar organisasi maupun sesuai dengan aturan Jasa Lembaga Konstruksi Indonesia (JLKI).

“Standarisasi pekerja teknis ini yang akan kami lakukan dengan memberikan sertifikasi agar nilai jual mereka lebih tinggi,” lanjut Bambang.

Sebenarnya, tambah dia, di Malaysia dan Singapura, semua kegiatan konstruksi mayoritas sudah melibatkan pekerja mereka. Tapi ancaman di tahun MEA, di dalam negeri sendiri bisa digantikan tenaga dari Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Thailand.

“Jangan sampai warga Indonesia menjadi penonton di negeri sendiri. Apalagi pekerja-pekerja asing itu siap menerima gaji dibawah rata-rata orang Indonesia dengan membawa sertifikat keahlian yang membuat harga mereka tinggi. Informasi yang mereka dapat bisa di bawah angka rata-rata Upah Minimal (UM) yang ada di Indonesia. Sekitar 10 persen hingga 20 persen.

Sertifikasi mutlak kami siapkan,” tandas Bambang. Soal tenaga kerja bidang konstruksi, di seluruh Indonesia tercatat sekitar 400.000 pekerja. Dari jumlah itu, yang masuk sebagai tenaga di perusahaan kontruksi besar baik BUMN maupun swasta hanya sekitar 25.000 pekerja. Mereka umumnya sudah terstandarisasi sesuai aturan kekaryawanan perusahaan masing-masing. Sedangkan yang diluar itulah, pekerja dibawah pengusaha gabungan asosiasi lainnya, mayoritas belum bersertifikat sesuai standar.

Sementara untuk bahan baku, Askonas tidak mengkuatirkan soal ketersediaan maupun harga. Karena dalam proyek jasa kontruksi, anggaran sudah dinaikkan sekian persen untuk mengikuti kondisi pasar yang ada.

“Apakah karena bahan bakar minyak (bbm) yang naik, tarif listrik, kami tidak masalah,” tambah Sekretaris Umum Askonas Jatim Supai M Noor.

Begitu pula ketersediaan bahan baku, untuk di wilayah Jatim, bahan baku kontruksi seperti semen dan batu sudah tersedia secara lebih-lebih. Bahkan sudah bisa menyuplai di wilayah luar Jawa.

“Mungkin hanya ketersediaan besi saja yang kadang mengkuatirkan. Tapi umumnya sudah bisa teratasi karena adanya besi impor yang untuk beberapa proyek tertentu harus menggunakannya,” tandas Supai. (wh)