Jelang MEA, Hipmi Jatim Desak Standarisasi Produk Impor

Jelang MEA, Hipmi Jatim Desak Standarisasi Produk Impor
Para pengurus Hipmi Jatim memberikan keterangan pers jelang Musda ke-XII di Novotel Surabaya, Jumat (12/9/2014).

Penerapan kebijakan ASEAN Economic Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun 2015 di Indonesia membuat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) perlu untuk melakukan antisipasi dan penguatan ekonomi.  Salah satunya menjadi fasilitator untuk mendongkrak perekonomian Jawa Timur dalam menguatkan usaha.

Ketua Hipmi Jatim Ali Affandi mengatakan, salah satu upaya yang perlu diperhatikan adalah optimalisasi peran pengusaha muda. Hal ini tercermin dari ancaman pengusaha kecil menengah yang kian terjepit dengan kebijakan-kebijakan strategis AEC.

“Produk hasil industri IKM-UKM di Jawa Timur akan terancam tidak laku dengan masuknya barang-barang impor secara bebas. Maka itu, perlu ada standarisasi produk impor yang bisa masuk ke Jatim, agar tidak mengganggu produk lokal,” kata Ali Affandi, Jumat (12/9/2014).

Berdasarkan data pertumbuhan produksi industri manufaktur mikro dan kecil Jawa Timur pada triwulan II-2014 naik sekitar 7,12 persen. Pertumbuhan ini cukup menggembirakan dibanding pertumbuhan nasional yang berkisar diangka 6,17 persen.

Kondisi tersebut membuktikan IKM-UKM di Jatim terus tumbuh hingga triwulan II tahun ini, dibandingkan dengan industri besar dan sedang. Ktia berharap IKM-UKM akan terus berlanjut sampai dengan akhir 2014, sehingga pada 2015 siap bertarung di AEC,” lanjutnya.

Beban yang dirasakan IKM-UKM kian terasa seiring dengan kenaikan harga LPG sejak tahun 2013. Tahun ini penyesuaian harga LPPG dari Rp75 ribu menjadi Rp 92.800, dan berubah kembali pada kisaran Rp 114.300.

Selain meningkatkan kualitas produk lokal, dalam menghadapi AEC adalah dengan meningkatkan pengawasan produk makanan minuman (mamin) dan hasil pertanian luar negeri. Sebab dalam menghadapi AEC 2015, bukan saja barang hasil industri saja yang masuk ke Jatim, tetapi juga tenaga kerja.

“Tentunya kita tidak bisa mengelak. Tetapi ada upaya-upaya agar peran pengusaha muda bisa melindungi sektor IKM-UKM sebagai roda penggerak perekonomian. Terus terang, merekalah yang paling merasakan dampaknya,” papar dia.

Hipmi Jatim mengajak seluruh stakeholder mulai dari pemerintah pusat hingga daerah menyiapkan strategi baru mengahapi kebijakan-kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada pengusaha muda. Salah satu upaya Hipmi adalah mengumpulkan seluruh pengusaha muda di Jawa Timur melalui Musyawarah Daerah ke-XII yang akan digelar 13-14 September di Novotel Surabaya. (wh)