Jelang Idul Adha, Sapi Lokal Kian Langka

Jelang Idul Adha, Sapi Lokal Kian Langka
foto:detik.com

Menjelang Hari Raya Idul Adha, kebutuhan sapi meningkat tajam. Akibatnya, harga sapi lokal pun mengalami kenaikan. Tahun lalu, harga sapi lokal kisaran Rp 11 juta, sekarang mencapai Rp 13 juta per ekor.

Ketua Paguyuban Pedagang Sapi dan Daging Segar (PPSDS) Jawa Timur, Muthowhif menjelaskan, peningkatan harga sapi lokal ini terjadi sejak pekan lalu.

“Bila dibandingkan tahun lalu, peningkatan kebutuhan sapi lokal pada tahun ini cukup signifikan. Artinya ini juga akan berdampak pada harga sapi lokal yang akan terus melonjak,” terangnya kepada enciety.co, Selasa (16/9/2014).

Dampak lonjakan harga ini deperkirakan oleh Muthowif akan terus berkelanjutan hingga pasca Idul Adha mendatang. Ini lantaran sapi lokal di Jatim kian langka dan kebutuhan sapi meningkat.

“Apalagi Dirjen Peternakan Kementan sudah melarang adanya sapi impor asal Australia masuk ke Jatim (via Lampung dan Tangerang). Ini karena adanya SE Gubernur yg melarang sapi, daging, dan jeroan masuk ke Jatim,” jelasnya.

Menurut Muthowif, stok sapi impor dan sapi lokal di Jatim diperkirakan akan habis pada akhir Oktober mendatang.

“Kalau melihat pernyataan Dirjen Peternakan Kementan tersebut, kami menilai Pemprov Jawa Timur bersikap jujur atau kesatria dengan kebijakan yang dibuat?” ujarnya.

Dikatakan Muthowif, jika sapi impor benar-benar dilarang masuk ke Jatim, harusnya dilarang dengan tegas. Muthowif juga meminta tidak ada lagi perdagangan sapi impor antar provinsi.

“Kalau kebijakannya sapi impor memang diperbolehkan masuk ke Jatim, ya langsung saja dikirim dari Australia ke Pelabuhan Tanjung Perak. Kenapa harus melalui Lampung, ini justru akan menjadikan sapi kian mahal,” bebernya.

Melihat keadaan tersebut,PPSDS Jatim mengaku akan segera meminta kejelasan ke DPRD Jatim. ”Kami meminta untuk dilakukan evaluasi terhadap Perda Jatim tentang Pengendalian Sapi dan Kerbau Betina Produktif. Karena bagi kami keberadaan perda tersebut tidak efektif dan ada beberapa pasal melampui kewenangan Dinas peternakan,” sesalnya. (wh)