Jelang AFTA, Surabaya Terapkan Sertifikasi Tenaga Kerja

 

Jelang AFTA, Surabaya Terapkan Sertifikasi Tenaga Kerja

Jelang ASEAN Free Trade Area (AFTA) atau era perdagangan bebas ASEAN tinggal menunggu waktu. Tepat mulai 1 Januari 2016, negara-negara ASEAN—termasuk Indonesia—siap diberlakukan, tak terkecuali kota Surabaya. Caranya ialah mendorong proses sertifikasi tenaga kerja.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memandang hal itu penting. Sebab, kelak jika AFTA sudah berlaku, setiap perusahaan akan mencari pegawai dengan keterangan sertifikasi. Sertifikat akan dijadikan acuan menilai kualitas calon karyawannya. Dalam minggu ini, pemkot akan membuka pendaftaran sertifikasi skill tenaga kerja.

“Kami sedang matangkan rencana itu secara internal. Lokasi pendataan kemungkinan di balai kota atau balai pemuda,” tuturnya saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (13/5/2014).

Menurut Risma, sertifikasi pegawai itu sangat penting guna memperlebar peluang kerja. Sebagai gambaran, setiap perusahaan nantinya akan mencantumkan sertifikasi keahlian sebagai syarat penerimaan pegawai.

“Nah, kalau ternyata tenaga kerja dari Vietnam, Myanmar, dan Thailand masuk ke Surabaya dan mereka punya sertifikat, maka hampir dipastikan warga Surabaya semakin terpinggirkan. Ini yang tidak saya inginkan,” ujarnya.

Risma mengatakan, pihaknya menargetkan sertifikasi bagi seluruh pegawai di Kota Pahlawan. Jumlahnya diperkirakan mencapai jutaan orang. Bagi profesi yang memiliki asosiasi resmi, akan lebih mudah pendataannya karena proses identifikasi bisa melalui asosiasi masing-masing.

Sedangkan yang belum ada payung organisasinya, misalnya tukang jahit, montir bengkel, tukang kayu, pembantu rumah tangga dan sebagainya itulah yang jadi sasaran utama pemkot.

Wali kota perempuan pertama di Surabaya itu menyadari, proses pendataan memerlukan waktu yang cukup panjang. Pasalnya, dalam sertifikat tersebut akan memuat detail informasi termasuk pengalaman kerja.

“Jadi mereka yang punya pengalaman kerja 1 tahun tentu punya bobot yang berbeda dengan yang sudah 5 tahun bekerja,” imbuh Risma.

Terkait target penyelesaian, Risma berharap Oktober seluruh proses pendataan sudah rampung, sedangkan November dan Desember, sertifikat sudah bisa dikantongi masing-masing tenaga kerja. “Yang jelas ini didata dulu biar diketahui jumlah dan jenis keahliannya. Baru setelah itu data tersebut akan disampaikan ke pemerintah pusat dan dibahas mekanisme penerbitan sertifikatnya,” pungkasnya. (wh)