Jatim Siapkan 4 Stimulus Mendukung Investasi

Jatim Siapkan 4 Stimulus Mendukung Investasi

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur memiliki kiat membangun perekonomian jangka panjang. Untuk mewujudkan ambisi tersebut dibutuhkan investasi Rp 500 triliun hingga tahun 2019.

Untuk mendapatkan dana tersebut dibutuhkan investasi besar-besaran dan tidak hanya dari sektor perbankan. Setidaknya Pemprov Jatim telah memiliki empat jurus untuk memajukan perekonomian dalam lima tahun pembangunan.

Gubernur Jatim Soekarwo menyebut empat stimulus untuk mendukung investasi dari sektor perbankan. “Kami memiliki government guarantee atau stimulus bagi investor yang ingin menanamkan modal di Jatim,” katanya dalam Investor Summit and Capital Market Expo di Convex Grand City, Rabu (20/8/2014).

Goverment guarantee itu terdiri dari empat komponen, ketersediaan lahan untuk industri terkait, kemudahan perizinan, pembangunan power plan atau energi listrik, dan terakhir ketersediaan sumber daya manusia. Empat stimulus ini sudah digodok dan tinggal berkoordinasi dengan pemerintah tingkat kota dan kabupaten.

Ia mencontohkan lahan di Mojokerto seluas 15.000 hektar bisa disulap menjadi Silicon Valley di Indonesia. Lahan tersebut akan disuplai dengan kekuatan listrik yang masih surplus sekitar 2.500 MW dan dianggap cukup untuk mendukung industri.

Sedangkan ketersediaan tenaga kerja, Pemprov Jatim sudah memiliki kesiapan ternaga kerja berbasis ketrampilan. Jatim sudah memiliki SMK Mini atau semacam lembaga latihan kerja yang siap dibekali dengan ketrampilan khusus selama enam bulan,” tandasnya.

Soekarwo menyebut rencana Freeport yang memindahkan sebagian industrinya ke Gresik. Dimana ketersediaan lahan di Gresik untuk smelter mencapai 2.500 hektar di Kalimireng, Manyar. Disebut-sebut lahan seluas 2.500 itu milik Java Integrated Industrial Port Eastate yang dimiliki konsorsium PT Pelabuhan Indonesia III dan PT Aneka Kimia Raya.

Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Ito Warsito mendukung pembangunan ekonomi Jatim dengan dana besar. ”Pembiayaan itu harus digali melalui investasi dari masyarakat, atau pasar modal. Tidak mungkin mengandalkan sektor perbankan, karena sektor perbankan hanya Rp 50 triliun dan sisanya bisa digali melalui penerbitan obligasi daerah maupun dari pasar modal,”  jelasnya. (wh)