Jalankan UU Minerba, Pemerintah Tak Perlu Ragu

Jalankan UU Minerba, Pemerintah Tak Perlu Ragu Pemerintah diminta tidak berkompromi alias ragu menjalankan kebijakan larangan ekspor bahan mentah mineral pada 12 Januari 2014. Jika masih ingin merevisi batas minimum kadar mineral olahan, menunjukkan lemahnya posisi tawar pemerintah.

”Perintah undang-undang harus dijalankan,” kata Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Sumber Daya Alam Indonesia Marwan Batubara. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba), pengolahan dan pemurnian mineral dijalankan mulai 12 Januari 2014.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta pelaku usaha pertambangan, Rabu, di Jakarta, sepakat merevisi batas minimum kadar mineral olahan beberapa jenis mineral. Kadar konsentrat untuk tembaga disepakati 15 persen, sedangkan nickel pig iron diturunkan dari 6 persen menjadi 4 persen dan pasir besi 58 persen. Sementara bauksit tetap diwajibkan diolah menjadi chemical grade alumina karena tidak ada produk antara.

Marwan menilai, pelonggaran ekspor tampaknya akan tetap diberikan melalui regulasi baru yang akan terbit. Hal ini dilakukan melalui berbagai dalih dan revisi kriteria kadar mineral yang dianggap telah memiliki nilai tambah.

Ketua Kelompok Kerja Kebijakan Pertambangan Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia Budi Santoso menyatakan, pemerintah dan pengusaha diminta tidak mencari celah regulasi dengan memainkan batas minimum kadar mineral olahan. ”Ini berarti, pemerintah kalah dalam posisi tawar dengan pengusaha tambang,” ujarnya. (kom/bh)