Izin Konservasi KBS Turun, Risma Siapkan Raperda

 

Izin Konservasi KBS Turun, Risma Siapkan Raperda

Surat izin Lembaga Konservasi (LK) Kebun Binatang Surabaya (KBS) dikabarkan turun. Kabar tersebut tentu disambut gembira Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS). Pasalnya, BUMD milik Pemkot Surabaya itu bakal punya kewenangan penuh mengelola KBS.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengaku gembira dengan diperolehnya LK untuk PDTS KBS. “Kayaknya saya dengar begitu (sudah mendapat izin). Tapi suratnya belum saya terima,” katanya saat ditemui di kediamannya di Perumahan Pondok Indah Wiyung, Surabaya, Rabu (9/7/2014),

Risma menuturkan sebelumnya Pemkot Surabaya terus mendesak Kementerian Kehutanan agar segera memberikan surat izin untuk PDTS KBS. “Bahkan saya cecar terus, surat pengantar progresnya sampai dimana? Ternyata sudah dikirim. Tapi belum saya terima nanti saya cek dulu,” ucapnya.

Risma juga menuturkan, setelah mendapatkan LK, hal itu membuat PDTS KBS dapat mengembangkan KBS semaksimal mungkin. “Termasuk nanti kami akan kaji mengenai investasi di KBS. Yang pasti tujuannya bukan sepenuhnya mencari keuntungan semata, tapi juga untuk education animals kepada masyarakat,” tuturnya.

Menurut Risma, karena misi KBS adalah edukasi terhadap masyarakat, nantinya juga akan dipilih jenis investasi yang cocok. “Nanti pasti berpengaruh pada jenis investasinya bagaimana,” bebernya.

Langkah selanjutnya, sambung dia, pihaknya tengah menyiapkan Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang akan disahkan agar bisa diserahkan ke DPRD Surabaya, untuk melancarkan program khusus KBS.

“Raperda mengenai RTRW sudah saya terima. Sudah sesuai dengan perda tata ruang Surabaya. Selanjutnya nanti kami persiapkan, tinggal godok nomor perdanya saja. Lalu kami sudah bisa menjalankan program PDTS KBS,” ungkapnya.

“Kemarin, kami rapat di Jakarta bersama gubernur. Nanti setelah ini (disahkan), perda dan nomornya akan kami kirim ke provinsi,” jelasnya. (wh)