Izin Konservasi KBS Terganjal Amdal

Izin Konservasi KBS Terganjal Amdal

 

Rencana membawa pulang izin Lembaga Konservasi (LK) Kebun Binatang Surabaya (KBS) dari Jakarta, Senin (16/2/2014) lalu, tertunda. Kementerian Kehutanan RI mencatat masih ada beberapa persyaratan belum dipenuhi PD Taman Satwa KBS. Yakni, dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), yang termasuk di dalamnya Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL).

“Tidak ada masalah, nanti kita lengkapi,” tegas Direktur Utama PDTS KBS Ratna Achjuningrum kepada wartawan di Graha Sawunggaling, Selasa (18/2/2014).

Ratna menjelaskan, sebuah lembaga konservasi baru harus memiliki dua izin. Yaitu, izin prinsip dan izin definitif lembaga konservasi. “Jadi izin prinsip untuk terbentuknya lembaga konservasi baru itu memang mandatory (wajib). Sebelum mendapatkan izin definitif, harus melewati izin prinsip dulu, kemudian dilakukan evaluasi,” terangnya.

Kata dia, persyaratan itu mutlak dipenuhi agar kesejahteraan satwa terjamin. Ratna juga menyebutkan, proses mendapatkan izin prinsip dan definitif tersebut setidaknya butuh dua tahun.

Dia menambahkan, sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 31/2012, sebuah kebun binatang wajib memenuhi beberapa kriteria. Selain memiliki luas areal sekurang-kurangnya 15 hektar, ia harus memiliki sarana pemeliharaan dan perawatan satwa yang baik. Di antaranya, kandang pemeliharaan, perawatan, pengembangbiakan, sapih, peragaan, areal bermain satwa, gudang pakan dan dapur, naungan satwa.

Di samping itu, memiliki fasilitas kesehatan seperti karantina satwa, klinik, laboratorium, dan koleksi obat. Yang terakhir adalah fasilitas pengelolaan limbah.

Ia mengakui, kondisi sarana dan prasarana KBS telah tua. “Memang cukup banyak sarana dan prasarana yang harus diperbaiki,” katanya. Namun untuk Amdal, ia berpendapat bahwa KBS tidak memberikan kontribusi pencemaran,

“Justru sebenarnya KBS tidak mencemari, tapi jadi hutan kota. Amdal bukan suatu masalah, karena KBS suplai oksigen untuk Surabaya,” ungkapnya.

Sementara itu, Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini menginstruksikan percepatan pengurusan Amdal agar izin LK KBS segera terbit. “Apapun itu permintaannya, akan saya berikan izin prinsipnya. Secepatnya, kan hitungannya mengurus Amdal itu butuh 3 bulan. Kalau UKL-UPL cuma 2 minggu,” ucapnya.

Risma sendiri sedikit mempertanyakan mengenai poin persyaratan dokumen Amdal tersebut. “Kalau konservasi apa masih perlu Amdal? Nanti akan kita cek peraturannya, saya tanya pak Musydiq (Kepala Badan Lingkungan Hidup Surabaya,Red). Masak konservasi buat Amdal, wong kita nggak membangun apa-apa,” katanya. Meski begitu, pihaknya bakal berkonsultasi pula ke Kementerian Lingkungan Hidup. “Kita siapkan alokasi anggarannya untuk itu,” tutupnya.(wh)