Izin Kelola Turun, SBY Pasrahkan KBS ke Risma

 

Izin Kelola Turun, SBY Pasrahkan KBS ke Risma
Presiden SBY pimpin rapat bersama Pakde Karwo beserta Walikota Surabaya membahas KBS di Istana Kepresidenan, Selasa (21/1/2014)

 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Kementerian Kehutanan akhirnya memberi kepercayaan kepada Pemerintah Kota Surabaya untuk mengelola Kebun Binatang Surabaya (KBS).

 

Hal itu ditegaskan Menhut Zulkilfi Hasan usai rapat bersama Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di ruangannya, Selasa (21/1/2014).

 

Setelah rapat di Kemenhut, ketiganya bertolak ke Kantor Presiden, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, untuk rapat bersama Presiden SBY. Hadir pula Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Mensesneg Sudi Silalahi, dan Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya.

 

Rapat tertutup itu merumuskan tiga poin penting. Secara garis besar, Presiden SBY menyetujui pemberian izin kelola KBS kepada pemkot. “Pertama, meski masih ada gugatan kasasi, kami akan hadapi bersama-sama apakah pusat, gubernur, dan wali kota. Tapi tidak perlu menunggu itu (hasil kasasi). Izin definif dalam minggu ini akan kita serahkan kepada wali kota,” terang Zulkifli saat memberikan keterangan kepada pers. Dengan adanya izin kelola definitif tersebut, Risma memegang wewenang penuh terhadap pengelolaan KBS.

 

Kedua, akan dilakukan rotasi alias penyegaran pengelola agar konflik kelompok dan sebagainya dapat dihindari. “Di daerah itu kan, ada BUMD lain seperti BUMD pasar, PDAM, dan lain-lain. Sehingga nanti pengelolaannya adalah orang-orang fresh yang tidak ada konflik apa pun. Maka bisa fokus pada pengelolaan KBS, kesejahteraan satwa, dan kesehatan satwa itu sendiri,” jelasnya.

 

Ketiga, penataan manajemen, termasuk kandang, pakan, dan seterusnya. Risma menggandeng Universitas Airlangga sebagai auditor dalam hal penataan ini. Hal itu dilakukan agar over populasi satwa segera tertangani, sehingga satwa bisa hidup layak, sehat, dan sejahtera.

“Kandangnya nanti akan diaudit berapa yang cocok dan layak. Nanti kalau kelebihan, tua, dan sakit tentu akan dirawat atau dipindahkan ke lembaga konservasi yang punya izin kelola. Atau diserahkan ke lembaga independen seperti Unair. Saya kira itu,” tutur Menhut.

 

Gubernur Jawa Timur Soekarwo menyatakan, keputusan Pemerintah Pusat memberikan wewenang izin kelola KBS kepada Pemkot Surabaya itu sebagai sebuah terobosan baru. Sebab, ini berarti manajemen pengelolaannya menjadi satu dan tidak terpisah-pisah seperti sebelumnya.

 

“Walaupun saat ini pengelolaan KBS masih dalam proses kasasi, pemberian kewenangan ke Pemkot ini harus segera ditindaklanjuti dengan langkah kongkrit oleh Bu Wali Kota (Surabaya),” cetus Pakdhe, panggilan akrab Soekarwo.

 

Pihak Pemprov, lanjutnya, akan memberikan dukungan langkah kongkrit. Mulai kebijakan, konsolidasi dengan berbagai stakeholder, hingga dukungan dana. Surat Keputusan (SK) tentang pemberian kewenangan penuh dari pemerintah provinsi ke Pemkot Surabaya pun akan segera diteken.

 

“Pokoknya kalau Wali Kota Surabaya membutuhkan support, kami (Pemprov) siap mendukung penuh,” janjinya.

 

Soakarwo juga menyatakan siap menginstruksikan Fakultas Kedokteran Hewan Unair untuk turut menangani observasi di KBS.

 

Risma menyambut baik keputusan pemerintah ini. Risma menilai, keputusan tersebut menjadikan Pemkot memiliki kepastian dan payung hukum dalam pengelolaan KBS. “Dengan begitu, kami akan lebih berani untuk menjalankan pengelolaan KBS secara profesional,” tuturnya.(wh)