ITS Gandeng SKK Migas Dukung Program Ketahanan Energi

ITS Gandeng SKK Migas Dukung Program Ketahanan Energi
Rektor ITS Surabaya Prof Joni Hermana

Indonesia diprediksi mengalami defisit gas alam mulai tahun 2019 dan LNG Shipping adalah strategi yang tepat mendukung percepatan pembangunan di kawasan timur Indonesia.

Menurut data Neraca Gas terakhir yang dirilis Kementerian ESDM, kebutuhan gas alam Indonesia dalam lima tahun ke depan diperkirakan mencapai 8,679 MMSCFD alias 1,2 kali dari kebutuhan saat ini. Sebesar 44% dari kebutuhan gas domestik adalah untuk sektor industri, listrik dan pupuk.

“Dari sisi suplai, cadangan gas yang dimiliki Indonesia adalah sebesar 149,30 TSCF, dengan 100,26 TSCF cadangan terbukti dan 49,04 TSCF cadangan potensial. Tidak semua dari cadangan terbukti siap ‘on stream’ pada tahun 2019 karena masih dalam tahap pengembangan,” ungkap Rektor ITS Surabaya Prof Joni Hermana,  Rabu (3/2/2016).

Kata dia, potensi gas alam non-konvensional seperti CBM (Coal Bed Methane) sebesar 453.30 TCF dan Shale Gas sebesar 574 TCF masih dalam tahap eksplorasi sehingga belum bisa diharapkan menutup ancaman defisit gas dalam beberapa tahun ke depan.

Disisi lain produksi gas pada sumur-sumur lama menurun secara alami, pasokan gas dari Blok Masela yang ‘on stream’ pada 2024 tidak mampu menutupi celah defisit akibat pertumbuhan kebutuhan dan menurunnya produksi gas.

“Jika pertumbuhan demand tidak berubah secara signifikan, maka Indonesia akan alami defisit gas alam. Pilihannya adalah impor atau menggunakan sumber energi lain,” papar dia.

Sementara itu, tantangan distribusi gas alam di Indonesia adalah lokasi sumber dan cadangan yang di sebelah timur Indonesia, sementara lokasi demand berada di wilayah barat Indonesia.

“Proyek listrik 35 GW yang dicanangkan pemerintah cukup untuk menjadi anchor buye’ bagi gas alam di kawasan timur Indonesia. Proyeksi kebutuhan gas alam sebagai pembangkit listrik di kawasan timur adalah Sulawesi (147 MMSCFD, 1830 MW), NTT (38 MMSCFD, 450 MW) dan Maluku-Papua (50 MMSCFD, 440 MW). Masih timpang dibandingkan demand gas alam di Pulau Jawa yang sebesar (423 MMSCFD, 6.754 MW) dan Sumatera (267 MMSCFD, 2.867 MW),” urai dia.

Perubahan paradigma dari ‘energy follow the people’ menjadi ‘people follow the energy’ perlu diperkuat dengan sejumlah kebijakan yang mampu meningkatkan pertumbuhan Industri di kawasan timur Indonesia. Kebijakan menggeser industri ke sebelah timur harus dibarengi komitmen terhadap penggunaan energi yang bersih, terutama di sektor pembangkit listrik dan transportasi.

Menurut data Kementerian ESDM dan PLN menunjukkan ada kebutuhan sebesar 48-50 MMSCFD di Maluku dan Papua. Volume tersebut untuk memenuhi kebutuhan 21 unit PLTMG dengan total daya sebesar 440 MW.

Kata dia, hal ini sejalan dengan program yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, yaitu untuk membangun kawasan timur khususnya Papua dan Maluku untuk mewujudkan  perubahan paradigma people follow the energy.

ITS mengamati bahwa persoalan yang dihadapi Indonesia di bidang energi ke depan ini sangat serius dan sebagai salah satu perguruan tinggi besar di Indonesia merasa wajib berkontribusi dan merasa memiliki kompeten  untuk berpartisipasi mengatasi persoalan energi di Indonesia tersebut melalui riset yang dapat menjadi masukan kebijakan dan kontribusi teknis lainnya.

Dengan adanya kerjasama melalui beberapa Perguruan Tinggi di Indonesia Bagian Timur pada khususnya, nantinya diharapkan dapat memberikan dukungan akademik kepada Pemerintah Republik Indonesia khususnya terkait hal-hal yang berhubungan dengan program ketahanan energy yang dilakukan pemerintah selama ini.

Untuk itu, ITS Surabaya sebagai salah satu perguruan tinggi di Indonesia timur dengan melakukan nota kerjasama (MoU) antara ITS dengan SKK Migas terkait pengembangan gas alam LNG untuk wilayah Papua Barat.

Acara tersebut sedianya akan dilakukan pada hari Kamis 4 Februari 2016 di Ruang Sidang Utama Gedung Rektorat ITS Surabaya. Rencananya, acara tersebut juga dihadiri oleh Kepala SKK Migas, Vice President MR BP-SKK Migas, Kepala Divisi Pengembangan Regional Papua dan Maluku PT PLN, Wakil Gubernur Papua, Bupati Fakfak, PT PAL Indonesia dan lain sebagainya. (wh)