Investor Surabaya Harus Mau Bangun Eco-Building

Investor Surabaya Harus Mau Bangun Eco-Building
Henki Harto (Bale Hinggil), Dewi Setyowati (Kabid Tata Ruang DCKTR), Ery Cahyadi (Kadis DCKTR), dan Kresnayana Yahya.

Bisnis properti dan restoran masih mendominasi investasi terbanyak di Surabaya. Pemkot Surabaya pun berupaya untuk menggenjot perolehan investasi tersebut dengan memangkas birokrasi perizinan. Namun, syaratnya, investor harus mau menyesuaikan konsep bangunannya menjadi eco-building.

“Kami ingin memberikan kemudahan izin. Tapi prinsipnya kami ketika ada investasi yang masuk, masyarakat harus bisa merasakan hasil dari investasi,” jelas Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Surabaya Ery Cahyadi, saat diskusi Prospective Dialogue di Radio Suara Surabaya, Jumat (13/12/2013).

Ery menegaskan, pihaknya berupaya memberikan kepastian kepada investor. Baik terkait biaya dan waktu pengurusan izin. “Kami akan memberikan waktu dan kesempatan bagi investor untuk bertatap muka dengan kami kapan pun itu,” terangnya.

Selain kepastian, DCKTR nantinya mengundang tim ahli pembangunan gedung untuk mendiskusikan titik temu perhitungan KDB (Koefisien Dasar Bangunan) dan KLB (Koefisien Lantai Bangunan).

“Itu supaya jangan sampai pembangunan malah bikin banjir. Maka dari itu, kami meminta agar semua bangunan di Surabaya harus eco-building,” paparnya.

Pemberlakuan konsep eco-building  tersebut dimulai pada Juli 2013 lalu. Bangunan diarahkan agar tak hanya mengandalkan listrik, akan tetapi harus sustainable.

Water system harus baik. Air yang terbuang harus bisa dimanfaatkan kembali. Kami juga berharap nanti rooftop bisa dibikin ruang terbuka hijau,” urainya.

Pada tatap muka dengan investor itulah, ia menginginkan ada kesamaan visi yang tercapai. Tujuannya agar tata kota Surabaya menjadi lebih baik. Maka Ery meminta para ahli tersebut memiliki sertifikat keahlian. “Dengan begitu, tidak ada kongkalikong,” tegasnya.

Hasilnya? Semenjak diluncurkan 2013, ada 52 investor masuk. Ini melampaui pencapaian tahun 2012 yang hanya 24 investor.

Sementara itu, investor Bale Hinggil Property, Henki Harto, mengakui birokrasi perizinan investasi yang dilakukan saat ini oleh Pemkot Surabaya mengalami perubahan yang sangat bagus. Pihaknya merasakan ada keterbukaan yang baik untuk pihaknya.

“Ini menggembirakan, karena kami bisa mengkomunikasikan dengan pihak yang memberikan izin,” ujarnya.

Dengan layanan perizinan seperti Surabaya Single Window, pemilik modal tak perlu mengeluarkan biaya siluman. Henki menjelaskan, investor memiliki perhitungan-perhitungan tertentu.

“Keterbukaan pemerintah dalam membicarakan keinginannya (eco-building, Red) menjadikan kami menghitung nilai investasi dengan baik,” tegas Henki.

Kesepahaman tujuan di balik itu semua, membuatnya bisa menyesuaikan desain yang selaras dengan konsep eco-building. Baik dari sisi ekonomis dan sustainability.

Pada akhirnya, kemampuan petugas front office sebagai garda terdepan harus ditingkatkan. Sebab, investor membutuhkan informasi yang lengkap. “Kalau perlu dibikinkan buku panduan sehingga kami merasa dihargai,” pungkasnya.(wh)