Investor MRT Minta Kepastian Jaminan Subsidi

Investor MRT Minta Kepastian Jaminan Subsidi
Para investor saat menghadiri Sounding of Surabaya Monorel and Tram Investment Project di Hotel Majapahit (17/12/2013).

Berbagai kesiapan pemkot Surabaya dari sisi teknis dalam proyek Surabaya Integrated Mass Rapid Transit (SMART) mendapat respon baik dari 60 investor asing maupun lokal. Tetapi, beberapa dari mereka masih mempertanyakan sisi lain yang tak kalah penting, yakni kepastian jumlah subsidi dan iklim politik kota Pahlawan. Salah satunya ialah Rudi, perwakilan PT Arta Karya yang menjadi lokal partner Singapore Mass Rapid Transportation (SMRT). Dalam sesi Feedback Rabu (18/12/2013) usai peninjauan lokasi pembangunan, ia mengungkapkan beberapa pertanyaan sekaligus saran.

“Menghadapi tahun 2014, partner kami (SMRT–Red) sudah berpengalaman menghadapi suasana politik Indonesia yang tidak menentu. Kami ingin kepastian, aman nggak sih Surabaya? Pemkot harus punya regulasi jelas, sebab anda menyatakan akan ada yang namanya subsidi dari APBN,” ungkap Rudi. Menurutnya, suasana politik yang tidak menentu membuat penentuan tarif selalu diwarnai keributan. Meskipun Surabaya dinilai kondusif.

Di samping itu, Rudi meminta kepastian subsidi dan bentuk kerja sama pengelolaan. “Apakah Build-Operate-Transfer (BOT), Build-Transfer-Operate (BTO), atau Build-Operate-Own (BOO),” tanyanya. Berbagai bentuk alternatif tersebut mungkin untuk dijajaki. Rudi pun meminta kepastian jaminan pembebasan lahan.

Kepala Bappeko, Agus Imam Sonhaji menjawab kekhawatiran tersebut dengan pernyataan, kepastian tersebut berupa Perda. “Kami akan ikat melalui perda, PP 6/2006 pengelolaan barang milik negara/daerah,” ungkap Sonhaji.

Mengenai permasalahan pembebasan lahan, Sonhaji meyakinkan para investor tak akan ada konflik. “Pembangunan MRT tidak dibangun di atas pemukiman warga karena lokasinya berada di atas jalan raya dan lahan pemkot,” jelasnya. Dengan begitu, sengketa lahan bisa diminimalisir.

Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Prasetyo Boeditjahjono lantas meminta semua pihak agar terus mendukung program SMART Surabaya. “Karena solusi atas kemacetan di kota besar satu-satunya hanya kereta api atau angkutan massal cepat ini. Surabaya termasuk yang paling responsif, setelah Jakarta,” tuturnya. Di kota-kota lainnya, seperti Makassar, Bandung, Medan, dan Palembang, mereka masih pada tahap Pre Feasibility Study (PFS).

Bahkan Prasetyo mengatakan, infrastruktur kereta api kini menjadi andalan walikota di kota besar dalam mengatasi kemacetan daerah pimpinannya.

Kementerian Perhubungan sendiri mengupayakan support atas perizinan dan tanah yang sering menjadi ganjalan. “Kita akui, Undang-Undang pembebasan tanah di Indonesia memang susah, tidak seperti negara-negara lain seperti Jerman,” tandasnya.(wh)