Investasi di Indonesia Masih Terhambat Pungli

Investasi di Indonesia Masih Terhambat Pungli
Kresnayana Yahya

Perkembangan investasi Indonesia saat ini sangat dipengaruhi oleh produk kebijakan pemerintah. Baik kebijakan yang dihasilkan di eksekutif maupun legislatif.

Chairperson Enciety Business Consult Kresnayana Yahya menegaskan, kebijakan atau peraturan dibuat untuk dapat menyederhanakan sistem yang ada.

“Namun, kebanyakan yang kita tahu saat ini peraturan dibuat hanya untuk mencari pemasukan sampingan dari oknum atau individu yang tidak bertanggung jawab di dalam lembaga terkait,” katanya.

Saat, ini kurang lebih ada sekitar Rp 4.000 triliun uang masyarakat di Bank Indonesia (BI). Jika uang tersebut dapat di investasikan dalam sektor riil, maka hal tersebut dapat menambah serapan tenaga kerja Indonesia yang saban tahunnya ada sekitar 3 juta jiwa yang membutuhkan lapangan pekerjaan.

“Selain itu, ketika uang tersebut dapat diinvestasikan, maka hal tersebut dapat menggerakkan dan bahkan mampu meningkatkan perekonomian nasional yang lesu pada tahun 2015 lalu,” ungkapnya.

Kata dia, sejalan dengan yang didengungkan pemerintah pusat saat ini, yaitu revolusi mental, bangsa ini harus bersama-sama memberantas individu atau oknum yang menyalahgunakan jabatan atau kewenangannya.

Di Indonesia, pungutan liar (pungli) dan semacamnya pada gilirannya menjadikan biaya perekonomian kita menjadi tinggi. “Itu menjadi menghambat perkembangan investasi di Indonesia,” urai dia.

Selain itu, kata dia, butuh kesamaan visi antarpemimpin pemerintahan di level kota, provinsi, dan pusat. Terutama ketika merumuskan kebijakan berkaitan dengan investasi. Jangan lantas peraturan tersebut dapat menghambat perkembangan investasi.

Di satu sisi, sebut dia, pemerintah memang berusaha untuk mendorong perkembangan investasi agar laju pertumbuhan perekonomian menjadi lebih positif. “Contohnya, ketika seseorang ingin membuka usaha, mulai dari perijinan tanah hingga perizinan-perizinan lain yang berkaitan dengan usaha tersebut menjadi sangat rumit. Dehingga hal tersebut membuat banyak orang mengurungkan niatnya untuk berinvestasi,” jelas dia.

Ia juga menjelaskan, saat ini yang harus dilakukan para pelaku usaha yang akan berinvestasi adalah berfikir kreatif. “Contohnya, dengan cara berkolaborasi dengan para pelaku usaha yang telah memiliki izin usaha. Kita dapat menjadi pemasok bahan dan lain sebagainya. Dengan demikian kita tidak terbebani oleh rumitnya izin investasi. Selain itu, untuk dapat melakukan hal tersebut, kita harus pandai mencari mata rantai yang dapat kita lengkapi,” ungkapnya.

Ia mengimbuhkan, jika sekitar 10 persen dari uang masyarakat yang ada di Bank Indonesia (BI) saat ini kurang lebih mencapai Rp 4.000 triliun ada di Jawa Timur.

“Angkanya kurang lebih mencapai Rp 480 triliun. Makanya, peluang bisnis, peluang investasi, dan peluang untuk produksi masih sangat terbuka lebar. Selain itu, diprediksi sekitar bulan Mei hingga Juli 2016, negara-negara dari Eropa dan Jepang yang menerapkan suku bunga negatif, akan masuk ke Indonesia untuk berinvestasi. Banyak potensi ekonomi yang dapat kita manfaatkan ke depan,” pungkas dia. (wh)