Inilah Sanksi bagi Pelaku Bisnis Prostitusi di Dolly

 

Inilah Sanksi bagi Pelaku Bisnis Prostitusi di Dolly

Pemerintah Kota Surabaya bersama jajaran samping siap menjaga kondusivitas Kota Pahlawan selama bulan Ramadan. Tak terkecuali dalam menangani keamanan kawasan eks lokalisasi Dolly dan Jarak pascadeklarasi penutupan di Islamic Center pada 18 Juni lalu.

Kasubag Humas Polrestabes Surabaya Kompol Suparti mengungkapkan, Polrestabes Surabaya akan menerapkan Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP. Di Pasal 296 KUHP dijelaskan bahwa barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikan sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan.

Sedangkan Pasal 506 KUHP dinyatakan, barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam kurungan satu tahun.

Artinya, bila masih ditemukan hal-hal terkait dengan kegiatan prostitusi, pelaku bisa dijerat hukuman penjara. “Ini sudah pernah diterapkan Polres KP3 Tanjung Perak ketika ibu walikota selesai menutup lokalisasi di Dupak Bangunsari. Dan Sabtu lalu sudah dijalankan di Sememi. Mudah-mudahan bulan puasa Ramadan nanti jadi penyadaran,” ujar Suparti.

Kompol Suparti menegaskan, sejak awal pihaknya mendukung penuh rencana Pemkot Surabaya dalam menutup lokalisasi Dolly. “Kita banyak mengantisipasi dengan membaur kepada masyarakat. Memang masih ada kelompok yang tidak setuju. Kami tetap melakukan pengawasan, pengamanan secara maksimal sampai tahap selanjutnya dilakukan. Intinya, sebagai petugas negara, kita berharap tidak memusuhi warga tetapi menegakkan peraturan,” jelasnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pemkot Surabaya memiliki hak dan wewenang untuk mengatur pemerintahan. Salah satunya, Pemkot memiliki fungsi mengatur (engineering) dan pemberdayaan masyarakat (empowering).

“Jadi, Pemkot Surabaya itu mengatur mana yang boleh dan mana yang tidak diperbolehkan. Bersama warga telah menyatakan melalui deklarasi kemarin, bahwa itu bukan lagi lokalisasi,” ujar Kepala Satpol PP Irvan Widyanto.

Singkatnya, deklarasi penutupan lokalisasi tersebut merupakan penanda bawah Dolly dan Jarak dialihfungsikan, seperti beralihfungsinya kos-kosan atau tempat usaha. “Dialihfungsikan, bukan ditutup. Sebab, kita juga punya Perda 7 Tahun 1999 bahwa rumah tidak diperbolehkan untuk tempat pemikatan,” jelas Irvan.

Irvan menegaskan, selama bulan Ramadan nanti, pihaknya akan tetap melakukan sweeping terhadap eks lokalisasi yang memang harus dilakukan dan wajib tutup. Ia juga menghimbau semua pihak agar menahan diri dari aksi adu domba agar tak sampai terjadi konflik horizontal.

“Kita hindarkan diri dari yang namanya konflik horizontal. Tidak boleh terjadi ada korban atau dikorbankan. Tidak boleh ada, baik yang menolak atau setuju yang menjadi korban, itu keinginan dari ibu walikota,” pungkas mantan Kabag Pemerintahan Pemkot Surabaya ini. (wh)