Inilah Fungsi OJK Usai Serah Terima

Inilah Fungsi OJK Usai Serah Terima
Kepala Kantor Regional III Otoritas Jasa Keuangan area Jatim, Bali, Nusa Tenggara, Adi Soesetyantoro.

Meskipun fungsi peralihan pengawasan bank dari Bank Indonesia ke OJK, Bank Indonesia dan OJK akan terus berkoordinasi dan bekerja sama. Untuk menguatkan koordinasi makro-mikro antara Bank Indonesia dengan OJK, keduanya mencegah dan mengatasi terjadinya krisis ekonomi. Serta meningkatkan kualitas Crisis Management Protocol (CMP).

Kepala Kantor Regional III Otoritas Jasa Keuangan area Jatim, Bali, Nusa Tenggara, Adi Soesetyantoro, amanah OJK tersebut tertuang dalam Undang-Undang utama. Yaitu UU No.3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia dan UU No.21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, fungsi pengawasan bank. “Bank-bank yang dialihkan di Jawa Timur itu meliputi  83 Bank Umum, 8 Bank Umum Syariah (BUS), 9 Unit Usaha Syarian (UUS), 352 Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan 31 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS),” urai Adi.

Sebelum dilaksanakan pengalihan tersebut, kinerja perbankan telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian Jatim. “Sampai November 2013, total aset perbankan di Jatim mencapai Rp. 425,01 triliun atau 6,96% dari total asset perbankan nasional,” rinci Adi. Penyaluran kredit mencapai Rp 301,51 triliun dari Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun juga tercatat sebesar Rp 325,75 triliun. Ini menunjukkan kondisi perbankan Jatim saat peralihan OJK justru sedang baik.

Di samping itu, Adi menegaskan bahwa OJK juga menjalankan fungsi Edukasi, Perlindungan, dan Konsumen (EPK). “Berdasarkan Pasal 7 UU OJK, kami punya fungsi EPK tersebut,” ujarnya. Untuk itu, sekarang telah terbentuk call center untuk membantu penyelesaian masalah yang berhubungan dengan nasabah.

Banyak kerjasama yang bisa dilakukan BI dan OJK dalam memperkuat perekonomian Jatim khususnya di bidang perbankan. Sebab, perbankan menjadi jantung pembangunan daerah. “Di Jatim, perbankan tumbuh dengan baik,” ujar wakil gubernur, Syaifullah Yusuf, saat memberikan sambutan.

Pria yang akrab disapa Gus Ipul itu menyebutkan, sebagian besar penyaluran kredit ditujukan untuk sektor produktif yang mendukung pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Nilainya mencapai 73,51% dari total kredit. Tingkat risiko kredit yang relatif rendah tercermin dari jumlah non performing loan (NPL) sebesar 1,92%. “Peranan perbankan juga mendorong peningkatan kredit UMKM secara tahunan sebesar 20,22%, sehingga mencapai Rp86,87 triliun dengan NPL sebesar 3,50%,” sebutnya.

Ia memaparkan penggunaan kredit Jatim yang dibagi menjadi tiga. Yaitu untuk modal kerja sebesar Rp. 170,780 triliun, investasi Rp. 42,236 triliun dan konsumsi sebesar Rp. 29,383 triliun.

Gus Ipul mengharapkan sinergi antara Pemprov Jatim, BI, dan OJK. Tujuanya agar tercipta kebijakan yang membuat iklim investasi menjadi kondusif. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi Jatim semakin tinggi.(wh)