Ini yang Membuat Bisnis Properti Bertambah Lesu

Ini yang Membuat Bisnis Properti Bertambah Lesu

Ketua DPD REI Jatim Totok Lusida (kiri) bersama Chairperson Enciety Business Consult Kresnayana Yahya. foto:sandhi nurhartanto/enciety.co

Beberapa Peraturan Daerah (Perda) dan peraturan yang dibuat perorangan dalam hal ini adalah peraturan di tingkat pemerintahan paling kecil harus direvisi. Ini karena hal itu dirasa memberatkan pengusaha, khususnya dalam proses distribusi hasil produksi.

“Contohnya dibeberapa kota di Jawa Timur, kami menemukan adanya pungutan di jalan-jalan desa yang notabene jalan raya yang dilalui truk pengangkut hasil produksi” ungkap Kresnayana Yahya, CEO Enciety Businees Consult, pada acara Perspective Dialogue di Radio Suara Surabaya, Jumat (18/9/2015).

Menurut dia, adanya peraturan tersebut secara tidak langsung juga mempengaruhi harga barang di pasaran. “Ini yang perlu dicermati, baik  pemerintah pusat maupun daerah,” katanya.

Sementara, Ketua DPD REI Jatim Paulus Totok Lusida mengkritisi kebijakan yang dibuat perbankan yang ada. Ia mencermati, jika saat ini bank konvensional yang ada di Indonesia memiliki kebijakan baru terkait kredit macet. Ketika terjadi kredit macet, pihak bank akan mengambil kredit senilai kredit macet tersebut kepada Bank Indonesia.

“Contohnya, ketika kredit yang diambil oleh nasabah senilai Rp 1 miliar macet selama tiga bulan berturut-turut, maka pihak bank akan mengambil kredit lagi kepada bank Indonesia senilai kredit yang macet tersebut. Secara tidak langsung hal itu akan berdampak pada perkembangan ekonomi ke depan, karena bank saat ini jadi takut untuk mengeluarkan dana pinjaman,” ulasnya.

Hal itu, menurut Totok, akan berdampak pada lesunya dunia bisnis properti dalam negeri. “Kebanyakan investor bisnis properti menggunakan jasa perbankan untuk menguatkan pundi-pundi modal mereka. Jika kepercayaan bank menurun dan banyak investor yang takut untuk menginvestasikan modalnya di bank, maka dunia bisnis properti akan bertambah lesu,” ungkapnya.

Menurut data yang dihimpun oleh DPD REI Jawa Timur, pada tahun 2014 ke 2015 ada peningkatan terkait pinjaman Kredit Pemilikan Rumah (KPR) oleh bank.

“Ada peningkatan nilai KPR pada 2014 yang tadinya 50 ribu unit saat ini naik menjadi 75 ribu unit. Diperkirakan program 1 juta rumah pada tahun 2015 akan terwujud,” paparnya.

Dalam kesempatan itu, Totok juga mengingatkan jika moda kebijakan yang perlu dibentuk oleh pemerintah ke depan adalah moda kebijakan jangka pendek.

“Saat ini kebanyakan pemerintah masih merumuskan kebijakan-kebijakan yang terbilang kebijakan jangka panjang, perlu di ingat, ada kebijakan jangka pendek yang belum tersentuh, dan kebijakan moda inilah yang dapat membuat prospek positif bagi dunia bisnis properti ke depan,” urainya.

Totok mengimbuhkan, jika kebijakan-kebijakan jangka pendek yang dibuat pemerintah sekarang hanya sebatas kebijakan yang bersifat populis tanpa mempertimbangkan efek jangka panjangnya.

“Pejabat dalam hal ini adalah aktor dibalik perumusan kebijakan, saat ini kebanyakan mereka ingin aman, banyak kebijakan jangka pendek yang dirumuskan tanpa adanya inovasi dan prediksi hasil positif yang akurat, cenderung stagnan,” terangnya.

Ke depan dia berharap agar pemerintah dapat merumuskan kebijakan-kebijakan yang dapat menstimulus para pengembang dan pengusaha agar dapat menguatkan kondisi atmosfer dunia bisnis properti. (wh)