Ini Tuntutan Pedagang Pasar Turi karena Anggap Investor Ingkar Janji

Ini Tuntutan Pedagang Pasar Turi karena Anggap Investor Ingkar Janji
H Suihami dan H Syukur di depan stan miliknya di tempat penampungan sementara (TPS) Pasar Turi, Senin (26/10/2015). Foto: sandhi nurhartanto/enciety.co

Nasib yang mendera pedagang Pasar Turi sampai kini masih belum jelas. Bertahun-tahun mereka memperjuangkan haknya, namun tak kunjung menuai hasil baik. Meski begitu, para pedagang Pasar Turi tak pernah lelah. Mereka tetap berjuang kendati harus mengorbankan harta. Berikut laporan Sandhi Nurhartanto, jurnalis enciety.co, menyoal carut marut pasar legendaris tersebut

Kekecewaan yang teramat dalam jelas mengukir di wajah H Suihami. Pedagang arloji yang menempati salah satu stan di tempat penampungan sementara (TPS) Pasar Turi itu, sudah bertahun-tahun mencoba bersabar memperjuangkan haknya beserta ratusan pedagang lain. Betapa tidak, kebakaran Pasar Turi pada 27 Juli 2007 lalu, telah meluluhlantakkan stannya. Kekecewaan bertambah parah menyusul temuan hasil investigasi Polda Jatim yang mengungkap fakta mencengangkan jika Pasar Turi sengaja dibakar.

H Suihami tak putus asa. Bersama rekan-rekannya ia membentuk Gerakan Pedagang Pasar Turi Surabaya Korban Kebakaran (GPPSKK). Mereka terus berjuang mengadukan nasibnya, mencari keadilan. Laporan ke aparat penegak hukum sampai menemui wakil presiden Jusuf Kalla sudah dilakukan. Akan tetapi hasilnya masih nol. Hingga kasusnya pun tak bisa banyak dibicarakan publik lagi. Apa yang dirasakan pedagang dalam mencari keadilan sungguh tidak mengenakkan. Ibaratnya bertepuk sebelah tangan. Benarkah, penegakan hukum di negeri ini selalu tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas?

Kini, setelah hampir delapan tahun, kasus Pasar Turi kembali menyeruak. Publik kembali menyoroti kasus tersebut menyusul kontroversi penetapan Tri Rismaharini, mantan wali kota Surabaya, lantaran diketahui ada Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) nomor B/415/V/15/Reskrimum dari Polda Jatim ke Kejati Jatim. Meski kemudian Polda Jatim membantah, lalu menyetakan kasus tersebut telah dihentikan karena tak cukup bukti.

Pedagang yang tergabung dalam GPPSKK pun bersyukur. “Dengan adanya berita yang mencuatkan Bu Risma sebagai tersangka atas dasar laporan dari H Adhy Samsetyo selaku Manajer dan Humas PT Gala Bumi Perkasa selaku pelapor, akhirnya masyarakat banyak yang tahu kebobrokan pengembang Henry J. Gunawan atau Cen Liang,” tegas H Suihami yang menjabat ketua Himpunan Pedagang Pasar Turi (HP2T) saat ditemui di TPS Pasar Turi, Senin (26/10/2015).

Menurut dia, pengelolaan Pasar Turi yang dimenangkan PT Gala Megah Investment dengan lead firm PT Gala Bumi Perkasa dan PT Lusida Megah Sejahtera serta PT Central Asia Investment sebagai partner, sudah bukan lagi pelanggaran tetapi kejahatan.

Ia lalu membeberkan adanya jangka waktu pembangunan yang molor. Seharusnya 24 bulan sejak diserahkan Build Operate and Transfer (BOT) dari Pemerintah Kota Surabaya, pada 14 Februari 2014 sudah dinyatakan clear. Ternyata hingga hari ini belum selesai.

“Dulu perizinan bangunan Pasar Turi hanya 6 lantai tetapi kenyataannya kini berlantai 9. Para pedagang sendiri menanyakan kekuatan bangunan tersebut. Juga belum adanya izin kelayakan dan izin listrik dan mechanical. Para pedagang takut bila kebakaran akan berulang,” ucap dia.

Masih kata H Suihami. Hak yang dijual oleh investor pada pedagang tidak sama dengan hak yang seharusnya dalam perjanjian BOT. Dalam BOT, investor menjual stan kepada pedagang dengan hak pakai stan dalam jangka waktu tertentu. Faktanya, investor menjual kepada pedagang adalah hak milik atas satuan rumah susun (strata tittle).

Yang lebih parah lagi, para pedagang kini diminta membayar Rp 120 ribu per meter stan, padahal dalam perjanjian disebutkan bila pedagang hanya membayar Rp 45 ribu. Begitu juga listrik, dalam perjanjian per stan akan dipasang 900 watt, ternyata hanya disaluri listrik 125 watt saja.

“Bila minta nambah listrik, maka pedagang harus membayar tambahan Rp 5 juta per 125 watt-nya. Pasar Turi ini kan tanahnya pemerintah, bukan tanahnya Henry,” tuturnya.

Juga penarikan biaya pembangunan sejatinya dibiayai sendiri oleh pedagang. Karena sejak awal investor telah memmungut uang muka sebesar 20 persen dan 80 persen sisanya harus dibayar lunas tiga bulan sebelum Pasar Turi selesai.

Sampai sekarang pedagang megakui bila belum menarik faktur pajak dalam pembayaran yang terdapat PPN 10 persen yang telah dibayarkan ke investor. “Kami menduga uang pajak kami belum dibayarkan dan ada indikasi penggelapan pajak yang dilakukan PT Gala Bumi Perkasa,” pungkasnya.(wh)