Ini Masalah Seputar Financial Technology

Ini Masalah Seputar Financial Technology

Mulyanto (tengah) bersama Kresnayana Yahya.foto:arya wiraraja/enciety.co

Banyak masyarakat mengenal financial technology (fintech). Kemajuan itu membawa banyak usaha bidang jasa keuangan baru. Di antaranya pinjaman online, pasar saham, bank perkreditan rakyat dan lain sebagainya. Namun, dari segala macam jasa keuangan tersebut pola pinjamannya masih sesuai kaidah perbankan yang massif.

“Belakangan, ada yang disebut pola bisnis baru di bidang jasa keungan yang kita sebut peer to peer lending. Bidang ini memberikan pinjaman uang pada orang atau perusahaan melalui online. Jadi yang diberi dan yang memberikan pinjaman tak pernah kenal atau ketemu,” ungkap Chairperson Enciety Business Consult Kresnayana Yahya dalam acara Perspective Dialogue Radio Suara Surabaya, Jumat (8/8/2019).

Dalam acara tersebut dihadiri Direktur Pengawasan LJK 2 & Manajemen Strategis OJK Regional 4 Jawa Timur Mulyanto,

Kresnayana lalu menjelaskan, pola pinjaman model peer to peer leanding ini sangat memudahkan sebagian besar orang yang membutuhkan pinjaman. Pasalnya, untuk pinjam uang tidak harus di lembaga. Namun, hal ini juga mendatangkan sisi negatif. Sebab, tidak semua peminjam bisa diidentifikasi dengan baik.

Dia mencatat, hingga saat ini jumlah peminjam untuk kegiatan peer to peer lending ini angkanya mencapai 480 ribu entitas. Untuk entitas domestic, jumlahnya mencapai 477 ribu. Sedangkan entitas internasional yang menyediakan pinjaman angkanya tembus 287 ribu. Untuk nilai total untuk rekening yang tersedia mencapai 8,75 juta. Jumlah akumulasi rekening pinjaman nilainya 29 triliun, sedangkan akumulasi pinjaman 41 triliun.

“Jika kita melihat angka-angka itu, kita ikut senang karena tidak hanya perusahaan besar saja yang dapat bermain dalam bidang jasa keuangan ini,” papar pria yang mendapat julukan Bapak Statistika Indonesia.

Namun, imbuh dia, banyak keluhan yang muncul dari sebagian besar masyarakat atau konsumen yang menggunakan jasa keuangan tersebut. Ada dua hal yang menjadi kendala. Pertama, bunga yang tidak terukur. Kedua, ada beberapa orang yang tidak menggunakan jasa keuangan pinjaman peer to peer lending ini namun dia terdaftar sebagai peminjam.

“Nah ini yang musti kita waspadai dan jadi pekerjaan rumah bagi lembaga berwenang seperti Otoritas Jasa Keuangan. Karena banyak orang yang datanya dipinjam untuk dijadikan penanggung dari utang yang diambil oleh orang lain. Pola-pola pencegahan dan penindakan ini musti harus digalakkan,” tegas Kresnayana. (wh)

Berikan komentar disini