Ini Ketentuan Tax Amnesty yang Harus Dimengerti

Ini Ketentuan Tax Amnesty yang Harus Dimengerti

(kiri-kanan) Account Representative (AR) KPP III Madya Surabaya Yosef Yanto, Kepala Bidang P2 Humas Kanwil DJP Jatim I Sofyan Hutajulu, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi KPP III Madya Surabaya Affan Nurul Iman, Direktur Enciety Business Consult Doddi Madya Judanto, dalam acara Perspective Dialogue di Radio Suara Surabaya, Jumat (22/7/2016). foto: arya wiraraja/enciety.co

Setelah Undang-Undang Pajak Nomor 11 Tahun 2016 menyangkut Tax Amnesty disahkan dan diberlakukan sejak 1 Juli 2016, Kota Surabaya menjadi tempat pertama dilaksanakannya sosialisasi tax amnesty yang memiliki target yang sangat besar.

Kepala Bidang P2 Humas Kanwil DJP Jatim I Sofyan Hutajulu mengungkapkan, saat ini pertumbuhan ekonomi global cenderung moderat. Selain itu, perekonomian negara-negara besar seperti Amerika belum stabil.

“Lalu, kebijakan moneter yang belum menemukan kejelasan dan diikuti oleh harga komoditas yang tidak stabil. Ada satu poin penting lagi, yakni keadaan geopolitik yang terjadi di wilayah timur tengah yang sampai saat ini memanas menyebabkan kita memberlakukan kebijakan tax amnesty ini,” tutur dia dalam acara Perspective Dialogue di Radio Suara Surabaya, Jumat (22/7/2016).

Kata dia, dengan mengikuti kebijakan tax amnesty ini para wajib pajak bakal mendapatkan banyak manfaat. Di antaranya tunggakan pajak yang selama ini belum dituntaskan oleh para wajib pajak dapat dihapuskan. Kemudian, mereka juga tidak akan dikenakan sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana perpajakan.

“Para penunggak pajak juga tidak akan dikenakan pemeriksaan atau audit pajak. Lalu, para penunggak pajak juga mendapat pengampunan berupa perhentian penyidikan pajak. Namun, kemudahan-kemudahan tersebut dapat dirasakan oleh para penunggak dengan cara mengungkap harta kekayaan dan membayar uang tebusan sesuai dengan ketentuan,” papar dia.

Dengan mengikuti program tersebut dan mengungkap harta kekayaannya, Sofyan menegaskan jika para penunggak pajak akan dijamin kerahasiaannya. Hal tersebut sesuai dengan semangat yang diusung dalam program ini, yakni, ungkap, tebus, dan lega.

“Saat ini, kami memilki ruang khusus yang dipergunakan untuk kebutuhan para penunggak pajak yang mengikuti program tax amnesty ini. Dalam ruangan tersebut, para petugas dilarang membawa peralatan elektronik berupa kamera, alat perekam dan handphone. Di ruangan tersebut juga tidak dipasang CCTV, sehingga seluruh kegiatan yang ada di ruangan tersebut tidak diketahui orang lain dan terjaga kerahasiaannya,” urai Sofyan.

Dalam prosesnya, masyarakat yang ikut dalam program tersebut  dan mengungkap harta kekayaannya bakal dihadapkan proses dibalik nama atas harta yang ia miliki. Pajak penghasilan (PPH) yang dikenakan ketika proses itu bakal dihilangkan, alias gratis.

“Semua para wajib pajak baik pribadi maupun instansi berhak mengikuti program tax amnesty ini, terkecuali para wajib pajak yang saat ini telah berperkara dan telah menjalani proses penyidikan dan pradilan,” ungkap dia. (wh)