Ini Kemudahan Program Tax Amnesty bagi Para Pelaku UKM

Ini Kemudahan Program Tax Amnesty bagi Para Pelaku UKM

Account Representative (AR) KPP III Madya Surabaya Yosef Yanto dalam acara Perspective Dialogue di Radio Suara Surabaya, Jumat (22/7/2016). foto:arya wiraraja/enciety.co

Program tax amnesty atau pengampunan pajak mengharuskan pada semua para wajib pajak, baik pribadi maupun instansi, tak terkecuali pelaku usaha kecil menengah (UKM) yang beromzet di bawah Rp 4,8 miliar dalam setahun.

Hal itu disampaikan oleh Yosef Yanto, Account Representative (AR) KPP III Madya Surabaya, dalam acara Perspective Dialogue di Radio Suara Surabaya, Jumat (22/7/2016).

Dia mengimbuhkan, jika jumlah harta kekayaan pelaku UKM tersebut mencapai Rp 10 miliar ke bawah, maka jumlah tebusan yang harus dibayar oleh para wajib pajak adalah 0,5 persen.

“Namun, jika jumlah harta kekayaan di atas Rp 10 miliar, maka tarif tebusan yang dikenakan hanya mencapai 0,2 persen,” ungkap dia.

Yosef juga menegaskan, ada dua syarat kumulatif yang harus dipenuhi oleh para wajib pajak dari pelaku UKM ketika menggunakan fasilitas tax amnesty. Pertama adalah wajib pajak harus merupakan seorang usahawan atau pelaku UKM.

“Syarat yang kedua adalah para wajib pajak tidak terikat dengan pekerjaan lain atau dengan kata lain berstatus sebagai karyawan di sebuah perusahaan dan instansi lainnya,” tutur dia.

Yosef menjelaskan, jika para pelaku usaha tidak dapat memenuhi persyaratan tax amnesty pelaku UKM, maka tarif tebusan yang dikenakan bakal berlaku normal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Perlu diketahui, program tax amnesty bagi para pelaku UKM ini bertujuan untuk memberikan kemudahan lebih kepada mereka yang melakoni usaha kecil menengah. Jika para wajib pajak tidak dapat memenuhi persyaratan kumulatif yang berlaku, maka tarif normal tebusan yang bakal dikenakan mencapai 2 hingga 3 persen,” jelas dia. (wh)