Ini Biang Semrawutnya BPJS

Ini Biang Semrawutnya BPJS

Penyelenggaraan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dalam kurun waktu enam bulan setelah diresmikan Januari 2014 lalu, belum maksimal.

Mantan Anggota Pansus BPJS DPR dari Komisi IX, Ledia Hanifa Amaliah mengatakan, banyaknya masalah pelaksanaan karena belum adanya peraturan perundangan-undangan (Perpu) sebagai rincian pelaksanaan UU BPJS.

“Penyelenggaraan Undang-undang Nomer 13 belum sempurna Perpu-nya banyak yang belum dibuat. Seperti pengupahan, dan sebagainya,” ujar Ledia Hanifa Amaliah di Jakarta, Sabtu (7/6/2014).

Penyusunan Perpu, menurut Ledia, sangat dibutuhkan karena penyelenggarakan BPJS masih memiliki kendala. Dengan komitmen DPR dalam perbaikan UU, dia menjamin bahwa DPR akan terbuka terhadap masukan UU BPJS.

Namun, dia pesimistis perbaikan UU ini dalam waktu dekat bisa terwujud. Menurut dia, situasi pemilihan umum (Pemilu) saat ini juga mempengaruhi jadwal anggota DPR di Parlemen.

“Saya yakin perpu juga akan lama apa lagi DPR sekarang (sibuk pemilu). Untuk UU sndiri, UU BPJS saja butuh waktu 2 tahun (pembuatannya),” katanya.

DPR menurut Ledia sudah sejak awal melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan BPJS tersebut. Dia bahkan mengatakan, DPR sudah mengingatkan Pemerintah untuk memikirkan jenis obat di program ini.

“Sejak awal kontrol sudah dilakukan oleh komisi IX, misalnya kita ingatkan pemerintah tentang obat yang impor, kita tidak memiliki itu,” jelasnya. (bns/ram)