Ini Alasan Pemkot Surabaya Tutup Ratusan Minimarket

Ini Alasan Pemkot Surabaya Tutup Ratusan Minimarket
Petugas Satpol PP Surabaya melakukan penutupan minimarket yang tak mengantongi izin, Selasa (31/3/2015).

Selain beralasan tak mengantongi izin, latar belakang ditutupnya ratusan minimarket di Surabaya tak lain lantaran Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini tidak ingin minimarket mematikan perekonomian toko tradisional.

Ini diungkapkan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Surabaya, Widodo Suryantoro kepada enciety.co, Selasa (31/3/2015).

Menurut Widodo, selama ini Pemerintah Kota Surabaya telah berupaya untuk membangkitkan perekonomian warga Surabaya dengan berbagai program. Satu di antaranya adalah Pahlawan Ekonomi Surabaya yang terus digenjot dari tahun ke tahun.

“Dari program ini saja, kita sudah berhasil menciptakan sedikitnya 2 ribu UKM (Usaha Kecil Menengah) yang berasal dari warga Surabaya sendiri. Kita tidak ingin jerih payah yang kita bangun selama ini runtuh karena adanya banyaknya minimarket yang masuk perkampungan Surabaya,” tegasnya.

Untuk itu, beberapa tahun terakhir, pihaknya berkomitmen untuk lebih memperketat perizinan toko modern yang hendak mendirikan usahanya di Surabaya.

Kata Widodo, sebelum mengurus berbagai perizinan toko modern harus melewati kajian sosial ekonomi (sosek). “Kajian ini penting, karena menyangkut perekonomian warga Surabaya. Ini kenapa Ibu Wali Kota melarang jika minimarket itu berdiri di tengah-tengah perkampungan. Karena itu, kami tidak pernah memberikan izin jika mereka (pengusaha) melanggar kajian sosek,” terang dia.

Namun yang terjadi justru sebaliknya, para pengusaha toko modern banyak yang nekat untuk mendirikan minimarket di tengah-tengah perkampungan warga. Tentunya mereka mendirikan tanpa memiliki izin baik itu perizinan kajian sosek, IMB, hingga izin gangguan (Hinder Ordonantie/HO).

“Jumlah minimarket di Surabaya ini sudah sangat parah. Bahkan mereka sudah semakin ngawur dengan mendirikan toko modern tanpa izin dan berada di tengah kampung warga. Akibatnya perokonomian toko kelontong itu mati,” akunya.

Dia membeberkan bahwa lebih dari 30 persen minimarket yang berada di Surabaya itu berdiri di tengah kampung warga. “Karena itu saat ini kita sedang menggenjot Perda tentang batasan minimarket. Nanti diatur, mulai dari jarak antartoko modern dan lain sebagainya,” papar dia. (wh)