Infrastruktur Termasuk Jalan Tol Serap Dana Rp 7.200 T

Infrastruktur Jalan Tol Serap Dana Rp 7.200 TIndonesia saat ini memerlukan investasi Rp 7.200 triliun guna mendanai proyek pembangunan infrastruktur termasuk jalan tol selama lima tahun ke depan.

Direktur Pengembangan Kerja Sama Pemerintah dan Swasta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bastary Pandji Indra, menyebutkan pemerintah baru sanggup menyediakan Rp 2.000 triliun.

“Di sisi lain pihak swasta hanya sanggup memenuhi sekitar Rp 70 triliun,” ujarnya dalam penjajakan minat pasar atau market sounding pembangunan jalan tol di Indonesia, Kamis (12/12/2013).

Salah satu proyek jalan tol dengan skema kerjasama pemerintah dan swasta (KPS) adalah jalan tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa. PT Jasamarga Bali Tol, sebagai badan usaha jalan tol (BUJT) yang dibentuk konsorsium Badan Usaha Milik Negara (BUMN), memegang konsesi pengelolaan jalan tol tersebut selama 45 tahun.

Ruas tol itu membentang sepanjang 10 kilometer di atas laut dangkal atau elevated, dan sekitar 2 kilometer di atas tanah darat yang juga merupakan jalan akses. Ada tujuh pemegang saham Jasamarga Bali, yaitu:

1. PT Jasa Marga (Persero) Tbk.: 60 persen

2. PT Pelindo III (Persero): 20 persen

3. PT Angkasa Pura I (Persero: 10 persen

4. PT Pengembangan Pariwisata Bali (Persero): 1 persen

5. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.: 5 persen

6. PT Adhi Karya (Persero) Tbk.: 2 persen

7. PT Hutama Karya (Persero): 2 persen

Pengadaan tanah untuk proyek jalan tol itu dimulai pada 2011. Sementara itu, konstruksi selesai pada April 2013. Meski demikian, Bastary mengatakan ada yang harus diperhatikan pemerintah.

“Kami juga masih harus mencermati, karena banyak proyek untuk KPS yang tidak feasible,”  kata dia. Bastary pun menuturkan, jika akhirnya Indonesia memperoleh Rp 7.200 triliun untuk pembangunan infrastruktur, kesiapan manajemen dan sumber daya manusia masih dipertanyakan.(tempo/bh)