Industri Baja Kecil dan Menengah RI Terancam Gulung Tikar

 

Industri Baja Kecil dan Menengah RI Terancam Gulung Tikar

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 28/M-DAG/PER/6/2014 tentang Ketentuan Impor Baja Paduan yang akan diberlakukan hingga 31 Desember 2016, mengancam kehidupan industri baja kecil dan menengah.

Permendag menyebutkan industri baja nasional menyatakan, banyak impor baja paduan (alloy) yang masuk dengan menggunakan boron yang mencapai empat pos tarif (HS) baja paduan (7225, 7227, 7228, 7229)

Kebijakan yang diambil Kemendag soal Permen itu sedikit ada kejanggalan menyangkut jenis baja. Dampaknya, pelaku usaha kecil atau produsen wire product (perusahaan yang produksi, kawat, paku, mur dan kawat beton) kesulitan bahan baku.

Pasalnya sebagian pengusaha kecil lebih banyak menggunkan bahan  impor jenis 7225, 7228, 7229. Kehadiran baja panduan 7227 itu dipastikan akan mengacam penutupan prodeusen wire produkct di Jatim.

“ Kami tidak kebaratan dengan peraturan kemandag itu. Tetapi yang kami beratkan adalah soal jensi baja panduan 7227 yang bisa merusak dan menghancurkan usaha kami ini. Kami berharap kementerian untuk menarik atau membatalkan panduan 7227 ini,” tegas perwakilan anggota Forum Pengusaha Wire Rods Jatim Sindu Prawira di Surabaya, Selasa (10/6/2014).

Sindu menguangkapkan, kejanggalan terlihat dikeluarkannya peraturan pada 2 Juni 2014  dimana saat itu melakukan pertememuan antara produsen Wira Product, produsen Wira Rods, Chairman Kompartemen Long Product IISA  yang dipimpin eselon Kemendag untuk menolak HS 7227. Namun selang beberapa hari kemudian HS 7227 dimasukan keperaturan kemendag tanpa ada persetujuan dari pelaku usaha Wire Rods.

“Ini jelas ada yang tidak beres dan sangat memberatkan bagi kami semua sebagai pengusaha Wire Rods dimana notabenya adalah perusahaan kecil. Jika hal ini terus dilakukan kami akan gulung tikar dan banyak pemutusan dengan buruh ( PHK ) besar-besaran,” ujarnya.

Menurutnya, indikasi pengalihan pos tarif HS dengan menggunakan pos tarif baja terlihat pada tahun 2013, di mana jika dibandingkan dengan tahun 2012 telah terjadi lonjakan volume impor baja paduan untuk pos tarif, dengan HS 7225 sebesar 22,94 persen, HS 7227 sebesar 77,61 persen, HS 7228 sebesar 8,49 persen, dan HS 7229 sebesar 6,3 persen.

Sindu  menambahkan, bahwa tujuan utama dari dikeluarkannya peraturan pada 2 Juni 2014 tersebut adalah untuk meminimalisir praktik unfair trade (pengalihan HS) yang dapat merugikan industri besi/baja nasional khususnya yang memiliki skala kecil.

“Padahal presiden telah mengeluarkan menterinya agar tidak membuat kebijakan strategis. Belum basah omongan presiden kita kok tiba-tiba menteri membuat kebijakan baru. Selain itu, adanya kebijakan baru ini akan mengalami penyusutan pertumbuhan ekonomi khususnya di Jatim,” ungkapnya.

Seperti diketahui, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/6/2014 tentang Ketentuan Impor Baja Paduan.

Kebijakan ini merupakan respon atas usulan dari Kementerian Perindustrian dan industri baja nasional.  Kementerian Perindustrian dan industri baja nasional menyatakan banyak impor baja paduan (alloy) yang masuk dengan menggunakan boron dengan kadar yang rendah hanya untuk mengalihkan tarif bea masuk serta menghindari pengenaan bea masuk anti dumping atau safeguard. (wh)