Indonesia Terpilih Presiden MK se Asia

 

Indonesia Terpilih Presiden MK se Asia

Kendati citra didalam negeri babak belur, Mahkamah Konstitusi Indonesia ternyata mendapat kepercayaan dari dunia luar. Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva menyatakan bahwa Indonesia terpilih menjadi Presiden “The Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions” (AACCEI) atau Asosiasi MK se-Asia periode 2014-2016. “Saya baru datang dari Istanbul (Turki) untuk mengikuti Kongres ke-3 Asosiasi MK se-Asia dan Indonesia terpilih secara aklamasi untuk memimpin MK Asia periode 2014-2016 dalam kongres dari asosiasi yang beranggotakan 13 negara itu,” katanya.

Kepercayaan ini, lanjutnya, sangat  penting dan membanggakan. Ini juga sekaligus menjadi apresiasi atas kematangan demokrasi yang tengah dijalankan saat ini.

Menurut dia, demokrasi merupakan pilihan yang terbaik dari pilihan-pilihan buruk yang ada, karena demokrasi menjamin partisipasi masyarakat, mekanisme kontrol, dan kebebasan dalam berpendapat serta menghargai HAM.

“Tapi, aplikasi demokrasi itu berbeda pada setiap negara. Pemilu adalah aplikasi demokrasi itu dan aplikasi itu di Thailand, Filipina, dan Malaysia belum berjalan dengan baik. Namun, Indonesia sudah melampaui pemilu ke-3 (2009) dan ke-4 (2014) yang merupakan tahapan genting,” katanya.

Dengan terlampauinya tahapan genting demokrasi (pemilu) itu, katanya, Indonesia kini memasuki konsolidasi demokrasi untuk melakukan perbaikan secara terukur. “Demokrasi yang terukur adalah unpredictable dan diatur dengan hukum/konstitusi,” katanya.

Ia menilai demokrasi/pemilu di Indonesia sekarang sudah bukan seperti era Orde Baru yang bisa ditebak siapa pemenangnya, namun sudah unpredictable (tidak dapat diprediksi), bahkan prediksi lembaga survei pada Pemilu 2014 banyak meleset.

“Misalnya, berbagai survei memprediksi perolehan suara parpol Islam tidak akan lebih dari 4 persen, namun ternyata mencapai 7-9 persen, jadi prediksi lembaga itu sudah meleset, mungkin itu survei yang dibayar atau survei itu dikalahkan oleh perubahan perilaku pemilih,” katanya.

Dalam kaitan demokrasi yang diatur hukum/konstitusi, ia mengatakan peraturan yang ada sudah mengatur tiga cara komplain (pengaduan) yakni Bawaslu-Gakkumdu untuk pelanggaran pidana, Bawaslu-PTUN untuk pelanggaran administrasi, dan MK untuk komplain hasil pemilu/pilpres.

“Saya prediksi, jumlah perkara sengketa Pemilu 2014 akan menurun drastis, bahkan bisa menurun hingga 50 persen dari perkara sengketa Pemilu 2009 yang mencapai 627 perkara. Itu karena jumlah parpol juga menurun dari 36 parpol dalam Pemilu 2009 menjadi hanya 12 parpol nasional dan tiga parpol lokal pada Pemilu 2014, jadi tidak sampai setengahnya,” katanya.

Selain itu, parpol juga sudah mendukung untuk menyelesaikan sengketa pemilu di tingkat TPS, sehingga penghitungan ulang langsung tidak perlu dilimpahkan ke MK yang memakan waktu lama, kecuali perkara yang disengketakan itu tidak mampu diselesaikan di tingkat TPS. (ram)