Indonesia Rugi USD 15 M Akibat Kapal Asing Tak Berizin

Indonesia Rugi USD 15 M Akibat Kapal Asing Tak Berizin
Susi Pudjiastuti/detik

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah memeriksa izin kapal tangkap asing di Indonesia terkait dugaan penyelewengan administrasi (paper fraud).

“Selama masa moratorium, kami verifikasi dengan bantuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) dan kepolisian, apakah betul kapal-kapal tersebut dibeli?” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam keterangan tertulis, Sabtu (15/11/2014).

Menurut Susi, hasil temuan konsolidasi KKP dengan operator kapal di Indonesia menunjukkan dari setiap enam kapal asing yang terdata (reported) di Indonesia, ada lima kapal asing yang tidak terdaftar (unregistered). Ia menggambarkan jika ada 1.240 kapal eks-asing yang terdaftar, kemungkinan ada 6.200 kapal yang tidak terdaftar, dimana Indonesia berpotensi kehilangan USD 2,5 juta per kapal per tahun atau setara total USD 15 miliar.

“Misalnya seperti kapal-kapal berkapasitas rata-rata 100 gross ton (GT) milik China, ini perlu diverifikasi apa benar mereka beli itu kapal, setahu saya mereka sudah dapat subsidi 20 persen dan USD 4 miliar dari pemerintahnya,” paparnya.

Seperti diketahui, Menteri KKP berencana menaikan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor kelautan sebesar 500 persen menjadi Rp 1,2 triliun pada tahun 2015. Adapun penerimaan negara dari 5.329 kapal berkapasitas di atas 30 GT sebesar Rp 250 miliar.

“Kalau tidak segera diverifikasi kita dapat nothing, sementara mereka juga masih dapat alokasi solar dari pemerintah, ruginya double,” imbuhnya. (bst/ram)