Indonesia Butuh Keppres Larangan Perdagangan Hiu

 

Indonesia Butuh Keppres Larangan Perdagangan Hiu

Makin maraknya perdagangan hiu ilegal di Indonesia sangat mengkhawatirkan. Kondisi ini diperparah minimnya aturan tentang hiu sebagai satwa yang dilindungi.

Hal itu ditegaskan aktivis lingkungan dan pemerhati keselamatan hiu, Wawan Some. “Selama ini pusat perdagangan hiu terjadi di sejumlah tempat di Indonesia. Satu di antaranya di Lombok dan TPI Brondong, Lamongan, Jawa Timur,” katanya kepada enciety.co, Selasa (23/9/2014).

Menurut Wawan, dari catatannya perdagangan hiu di Lombok diperkirakan mencapai ratusan ton per hari. Ini lantaran kebanyakan nelayan di sana secara khusus menjadi pemburu hiu menggunakan pancing dan jaring.

“Kalau di TPI Brondong memang banyak perdagangan hiu, bahkan mencapai 60 ton per hari. Tapi nelayannya tidak khusus mencari hiu seperti halnya di lombok,” ungkap dia.

Penangkapan dan perdagangan ilegal juga terjadi di sejumlah kawasan di Indonesia seperti di Muncar Banyuwangi, dan Bali. Mirisnya, kebanyakan hiu yang ditangkap ini jenisnya hiu martil dan tutul dan masih kecil-kecil.

Menurut Wawan, fenomena ini terjadi lantaran banyaknya permintaan pasar terhadap daging dan sirip hiu. Dari catatannya saja, perdagangan hiu tidak hanya di dalam negeri namun banyak yang diekspor secara ilegal ke luar negeri.

“Pasar ekspor terbesar hiu itu di China dan Singapura. Selebihnya ada sejumlah negara seperti Malaysia dan Srilanka juga menjadi negara yang memiliki permintaan besar terhadap hiu,” bebernya.

Selain itu, sejumlah kota besar seperti Surabaya, Bandung, Jakarta, Sidoarjo, dan Gresik dicatat Wawan sebagai kota yang konsumtif terhadap hiu.

“Ini terjadi karena kesalah-pahaman masyarakat terhadap mitos bahwa hiu bisa meningkatkan gairah seksual hingga pengobatan alternatif lainnya,” ujarnya.

Padahal, dari sejumlah penelitian, hiu memiliki efek samping yang bahaya terhadap tubuh. Kehidupan hiu di dasar laut membuat hiu sering terpapar logam yang bisa berbahaya jika masuk ke tubuh manusia.

Karena banyaknya pasar perdagangan ilegal hiu tersebut membuat Wawan bersama aktivis lingkungan lainnya mendesak agar Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden (Kepres) tentang pelarangan perdagangan hiu.

“Nantinya baik nelayan hingga pengusaha restoran bisa dijerat dengan keputusan tersebut. Selama ini kita belum punya aturan tentang perlindungan hiu. Padahal di negara internasional sudah memberlakukan ini,” jelasnya. (wh)