Ilegal, Pasar Buah Tanjungsari Disegel

Ilegal, Pasar Buah Tanjungsari Disegel
Petugas Satpol PP Surabaya melakukan eksekusi penyegelan pasar buah di kawasan Tanjung Sari lantaran tak memiliki izin.

Satpol PP Surabaya kembali menyegel pasar buah di Jalan Tanjungsari, Surabaya. Penyegelan tersebut dilakukan lantaran selama ini pasar buah ini tak memiliki izin. Sedikitnya, 47 pedagang yang harus menghentikan aktivitasnya.

Kasatpol PP Surabaya Irvan Widyanto mengatakan, dalam membuka usaha, harus mengantongi izin dari awal baik, dari kepengurusan IMB hingga HO. Alasannya, demi keamanan dan kenyamanan para pedagang.

“Sebagai penegak perda, sebaiknya pelaku usaha harus memiliki perizinan. Dan itu berlaku kepada siapapun. Artinya, harus memiliki izin terlebih dahulu sebelum membuka usaha. Nah, setelah ada izin itu, silakan jika mau membuka usaha,” ungkap Irvan.

Menurut dia, banyak sekali pasar-pasar yang berada di bawah naungan Pemerintah Kota Surabaya di bawah pengelolaan Perusahaan Daerah (PD) Pasar Surya. Sedikitnya, ada sekitar 140 pasar di Surabaya. Sedangkan pemerintah kota sendiri mengharapkan kepada pedagang agar menempati pasar-pasar yang sudah resmi. Ini agar ketika mendapatkan permasalahan, pemkot bisa ikut andil dalam menangani persoalan itu.

“Nah, ini kan persoalan pasar. Di mana pasar itu juga membutuhkan kajian sosial ekonomi, dan segi keselamatan. Makanya pelaku usaha sebaiknya harus mengurus izin-izinya terlebih dahulu. Pemerintah kota mengharapkan agar para pedagang segera pindah ke tempat yang legal. PD. Pasar yang berada di bawah naungan pemkot juga masih banyak yang kosong. Ada sekitar 140,” lanjutnya.

Sedangkan di Pasar Tanjungsari sendiri, menurutnya selama ini belum memiliki izin apapun. Baik dari IMB maupun HO. Para pedagang hanya menyewa kepada pihak-pihak tertentu.

Pasar Tanjungsari diketahui milik perorangan yang sengaja dikoordinir untuk mendapatkan keuntungan. Padahal dalam pembangunannya juga terdapat retribusi yang masuk kedalam PAD pemerintah Kota Surabaya. Sehingga tak jarang pemkot kehilangan PAD tiap tahunnya.

“Pasar ini ilegal, karena tidak ada izin apapun kepada pemerintah kota. Siapa yang bertanggung jawab jika terjadi apa-apa. Misalkan kebakaran dan segala macamnya. Yang kasihan pedagang. Makanya kita harus melihat baik dari segi keamanan dan kenyamanan. Jadi sekali lagi, pemkot berharap mereka masuk ke pasar-pasar legal, kegiatan-kegiatan seperti ini akan kita lakukan terus. Supaya tidak lagi dikelola oleh sembarangan,” pungkasnya. (wh)