Hakim Menangkan Gugatan Praperadilan Budi Gunawan

budi-gunawan
Penetapan tersangka kepada Komjen Pol Budi Gunawan (BG) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinyatakan tidak sah. Hal demikian dikatakan Hakim tunggal Sarpin Rizaldi saat membacakan putusan praperadilan yang diajukan Komjen Pol BG di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin (16/2/2015).
Selain itu, dia juga menyatakan praperadilan berhak mengadili gugatan sah atau tidaknya penetapan tersangka. “Mengabulkan permohonan untuk sebagian. Menyatakan surat perintah penyidikan tertangggal 12 Januari 2015 tidak mempunyai kekuatan mengikat,” kata Sarpin. Sarpin juga menyatakan bila penyidikan tersangka tidak sah. “Menyatakan penyidikan penetapan tersangka adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” katanya.
Salah satu pertimbangan hakim, Sarpin Rizaldi mengabulkan gugatan praperadilan Komjen Pol Budi Gunawan ialah, saat pemohon menjadi Kepala Biro Pembinan Karier (Karobinkar), masyarakat tidak mengenalnya. BG baru dikenal masyarakat, sejak ditetapkan sebagai calon Kapolri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Saat pemohon (BG) menjadi Karobinkar, masyarakat tidak mengenal, baru tahu saat ditetapkan menjadi calon Kapolri,” sebut Sarpin saat pembacaan putusan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.
Selanjutnya, Sarpin menilai klasifikasi mendapat perhatian masyarakat sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 11 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK, tidak terpenuhi. “Berdasarkan hal tersebut, penetapan tersangka oleh KPK merujuk pada Pasal 11 huruf b UU KPK, tidak terpenuhi,” imbuhnya.
Namun, Sarpin menolak gugatan pemohon Budi Gunawan agar lembaga antirasuah mengembalikan Laporan Hasil Analisa (LHA) tahun 2003 dan 2008 yang dimiliki oleh KPK kepada penyidik asal, Bareskrim Mabes Polri. “Kami menolak gugatan tersebut, karena baik pemohon ataupun termohon tidak bisa menunjukkan bukti tersebut,” pungkasnya. (oke)