Hadapi AEC, Pemerintah Harus Berperan Memobilisasi Tenaga Ahli

 

Hadapi AEC, Pemerintah Harus Berperan Memobilisasi Tenaga Ahli
Rudiansyah bersama Kresnayana Yahya

Kesempatan Indonesia masuk ASEAN Economic Community (AEC) pada 2015 mendatang, bakal menjadi tantangan bagi sumber daya manusia (SDM) lokal karena akan bersaing dengan tenaga asing. Masuknya Indonesia pada ASEAN juga banyak berimbas pada pembangunan di Jawa Timur, khususnya di Surabaya.

“Khususnya pada bisnis konstruksi yang akan terus berkembang hingga 3 tahun mendatang,” ungkap Chairperson Enciety Business Consult, Kresnayana Yahya dalam Perspective Dialouge di Radio Suara Surabaya, Jumat (8/8/2014).

Menurut Kresnayana, rencana pembangunan 3 hingga 4 bandara dan pelabuhan di Jawa Timur masih sangat dimungkinkan terjadi. “Ini akan berakibat pada perbaikan dan pemerataan infrastruktur,” ujarnya.

Kata Kresnayana, dalam bisnis konstruksi yang menyerap anggaran USD 3 billion di seluruh ASEAN tersebut akan membutuhkan banyak sekali tenaga konstruktor. “Di Indonesia saja perputaran bisnis konstruksi mencapai USD 1,5 billion per tahun,” beber doses statistika ITS tersebut.

Kresnayana lalu mengatakan, dibutuhkan spesifikasi pendidikan yang konkret pada bidang pekerjaan tersebut. “Kebutuhan tenaga ahli lokal sangat banyak. Tapi pendidikan kita tidak ada jurusan yang spesifik terkait konstruksi hingga safety kontruksi,” kata dia.

Kresnayana mengakui, sering kali keahlian di pendidikan bukan pada keahlian kerja. Misalnya, keselamatan kerja. Hingga kini, belum banyak jurusan mata kuliah bidang tersebut. Pendidikan hanya melihat jurusan yang formal. Padahal di dunia kerja ilmu pengetahuan tentang keselematan kerja penting.

Sementara itu, tenaga asing yang masuk ke Jawa Timur kian terbuka lebar. Otomatis tenaga ahli lokal harus bersaing dengan SDM asing. “Pemerintah harus berperan dalam memobilisasi tenaga ahli. Mulai dari pelatihan kerja, legalitas, hingga uji kompetensi,” sarannya.

Pemerintah, sambung Kresnayana, juga harus berperan aktif pada sektor konstruksi. Kendati pemerintah tidak secara langsung mendapatkan keuntungan dari sektor konstruksi, tapi secara jangka panjang menjadikan peluang bisnis pada sektor lain.

“Kalau pembangunan diintegrasikan dengan bisnis lain akan sangat menguntungkan. Karena ini mata rantainya besar. Pemerintah harus tegas dengan tidak ada tenaga ahli yang bonek. Semua harus mempunyai kompetensi,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPD REI Jawa Timur Rudiansyah menambahkan, butuh keseriusan mempersiapkan AEC 2015 mendatang.  “Dengan transportasi yang terjangkau dan komunikasi mudah, maka semua kota di Jawa Timur bisa bersaing di ASEAN,” tuturnya.

Ia mencontohkan, seperti yang dilakukan Myanmar yang sukses bersaing dengan negara ASEAN lainnya. “Mereka mengunggulkan SDA dan SDM untuk menghadapi persaingan ASEAN. Kita juga harus seperti itu,” tandasnya.

Hal senada disampaikan Ketua Gapensi Surabaya Firdaus. Menurut dia, tidak hanya transparan, pemerintah juga diharapkan bersungguh-sungguh merencanakan Jatim di kelas ASEAN.

“Sekarang kita lihat saja, sebagian besar bisnis konstruksi saat ini dikuasai perusahaan BUMN. Di sana banyak sekali mafianya. Mereka kebanyakan memanfaatkan program pemerintah. Saya harap proyek tidak lagi dikuasai BUMN, tapi harus bersaing secara profesional,” pungkasnya. (wh)