Gubernur Tolak Ratifikasi FCTC yang Ancam Petani dan Industri Tembakau

Gubernur Tolak Ratifikasi FCTC yang Ancam Petani dan Industri Tembakau

Sejumlah petani tembakau Jawa Timur terancam beralih tanam jika pemerintah meratifikasi FCTC tentang larangan pencampuran cengkih sebagai bahan tambahan rokok.

Gubernur Jawa Timur Soekarwo meminta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) asing tidak ikut campur tangan mengatur pertanian tembakau dan industri hasil tembakau (IHT) di Indonesia. Permintaan ini menyusul kuatnya desakan LSM asing dan nasional kepada pemerintah Indonesia, agar segera meratifikasi terhadap Konvensi Kerangka Kerja tentang Pengendalian Tembakau/Framework Convention on Tobacco Control (FCTC).

“Tidak. Tidak ada urusan. Tembakau itu kehidupan masyarakat Jatim. Kenapa harus diprotes dan diatur oleh LSM asing, saya tidak mau itu. Silakan mereka mengurus rumah tangganya sendiri,” tegas Gubernur jatim, Soekarwo, saat dijumpai Selasa (31/5/2016) lalu.

Penolakan Gubernur ini tak lepas dari fakta bahwa hasil perkebunan di Jawa Timur 26,3 persen adalah tembakau. Di samping itu, Jawa Timur berkaitan erat dengan daya serap sekitar 600 ribu tenaga kerja langsung industri hasil tembakau di Indonesia.

Terpisah, organisasi sektor IHT di Indonesia juga mengajukan penolakan serupa dengan berkirim surat ke Presiden Joko Widodo akhir Mei lalu. Sebab, FCTC dinilai sebagai suatu agenda asing untuk mematikan IHT yang menjadi tumpuan penghidupan lebih dari 6 juta masyarakat Indonesia. Terlebih IHT merupakan penyumbang pajak terbesar ketiga di Indonesia yang mencapai Rp173,9 triliun tahun lalu.

“Salah satu pedoman dalam FCTC adanya larangan penggunaan bahan tambahan rokok seperti cengkih. Padahal 95 persen rokok di Indonesia adalah rokok kretek yang berbahan cengkih. Jika usulan FCTC diberlakukan, maka akan mematikan rokok kretek yang merupakan produk asli Indonesia,” kata Djoko Wahyudi, Ketua Umum Paguyuban Mitra Pelinting Sigaret Indonesia (MPSI), Kamis (2/6/2016).

Pemerintah Indonesia sendiri melalui Keputusan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 47/PMK.07/2016, yang ditandatangani Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro, telah membagikan Rp 2,79 triliun Dana bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCT) untuk 16 provinsi dan kabupaten di Indonesia. Angka ini naik sedikit dibanding alokasi dana tahun sebelumnya sebesar Rp 2,78 triliun.

Dari alokasi tersebut, Jatim dan 38 kabupaten/kota di wilayah ini mendapat porsi terbesar, mencapai Rp 1,43 triliun atau 51,25 persen dari total alokasi DBHCT. Disusul Jawa Tengah di posisi kedua sebesar Rp 633,38 miliar dan Jawa Barat di posisi ketiga sebesar Rp 318,59 miliar.

Hal senada juga diungkapkan Ketua Umum Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), Soeseno. APTI menyatakan, beberapa ketentuan eksesif (kondisi yang melampaui keadaan) lainnya di dalam pedoman FCTC, yang selalu didorong untuk diterapkan negara-negara anggotanya adalah penerapan kemasan polos rokok (pelarangan total pencatuman logo dan merek dagang rokok).

Selain itu juga melarang menampilkan produk rokok di tempat-tempat penjualan, larangan total kegiatan iklan, promosi, dan sponsor rokok, pembatasan lahan dan pengalihan tanaman tembakau, serta larangan berinteraksi antara pemerintah dan pemangku kepentingan industri tembakau.

“Jika Indonesia meratifikasi FCTC dan kami harus beralih tanam, maka kesejahteraan sekitar 2 juta petani dan pekerja tembakau di seluruh Indonesia akan terancam. Hingga saat ini tidak ada komoditas lain yang keuntungannya dapat melebihi tembakau,” ungkap Soeseno saat dihubungi terpisah.

Sebagai catatan, bahwa negara-negara besar seperti Amerika, Swiss, Moroko, dan Argentina tidak meratifikasi FCTC, melainkan menerapkan peraturan negara masing-masing untuk mengatur industri hasil tembakaunya.

Selain itu, sejumlah organisasi penentang ratifikasi FCTC ini terdiri dari APTI, Asosiasi Petani Cengkeh Indonesia (APCI), Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman (FSP RTMM-SPSI), Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI), Paguyuban Mitra Produksi Sigaret Indonesia (MPSI), Forum Masyarakat Industri Rokok Seluruh Indonesia (FORMASI), dan Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (GAPRINDO). (wh)