Gubernur : Soal Dolly, Saya Siap Blangko Kosong buat Bu Risma

 

Gubernur : Soal Dolly, Saya Siap Blangko Kosong buat Bu Risma

Deklarasi penutupan Dolly dan Jarak mengantongi dukungan dari berbagai pihak. Tak hanya 61 ormas Islam, namun dukungan penuh dari Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Dia menyatakan akan mengikuti semua bentuk kebijakan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dalam mengatasi lokalisasi prostitusi. Bahkan, ia siap menyetujui berapapun besar anggaran yang dibutuhkan.

“Soal Dolly, saya ikut apa kata Bu Risma saja. Apa yang Ibu usulkan saya ACC. Blangko kosongan pun, saya tanda tangani,” ujarnya mantap di depan panggung deklarasi di Gedung Islamic Center, Rabu (18/6/2014). Penutupan Dolly ini, sambungnya, akan menjadi contoh kota-kota lainnya.

Soekarwo mengakui, upaya Pemerintah Kota Surabaya memberantas lokalisasi tak mudah. Meskipun para Pekerja Seks Komersial (PSK) itu dipulangkan ke daerahnya masing-masing, masih terdapat kemungkinan mereka kembali lagi terjun ke dunia hitam.

“Nanti PSK-nya kembali akan diurus oleh bupati dan pemdanya masing-masing. Tapi apakah semuanya berhasil? Ya ndak lah. Namanya sapu nggak semua katut itu biasa,” ungkapnya.

Untuk itu, Pemprov Jatim mengaku telah meminta 22 kabupaten dan kota di wilayah asal PSK untuk menerima para PSK dan membinanya. “Para PSK nanti tidak akan keleleran di jalanan. Sudah ada skema kompensasinya yang siap dibagikan,” jelasnya.

Selain prostitusi, Soekarwo juga berharap pemberantasan kemiskinan juga terus ditingkatkan. Dia mencontohkan di Jatim, dari 493.000 rumah tangga yang sangat miskin, saat ini baru 369.000 orang yang telah dientaskan dari kemiskinan.

“Ini butuh kerja lebih keras lagi. Untuk Surabaya, kami yakin Bu Wali konsen masalah ini,” ujarnya.

Dalam penutupan Dolly, Pemprov Jatim melalui APBD 2014 mengucurkan bantuan modal usaha bagi 311 mucikari yang nilainya masing-masing Rp 5 juta. Total anggaran yang diberikan secara tunai tersebut sekitar Rp 1,5 miliar. (wh)