Gubernur Jatim Dituding Langgar SE Larangan Sapi Impor

 

Gubernur Jatim Dituding Langgar SE Larangan Sapi Impor

Pengakuan Gubernur Jatim Soekarwo yang telah membuka kran sapi impor dianggap sebagai pelanggaran terhadap Surat Edaran (SE) Nomor 524 Tahun 2010 tentang larangan pemasukan dan perdagangan sapi, daging, dan jerohan impor masuk Jawa Timur yang dibuatnya sendiri.

Ditegaskan Ketua Paguyuban Pedagang Sapidan Daging Segar (PPSDS) Jawa Timur, Muthowif tindakan Gubernur Jawa Timur membuka kran impor sapi mengindikasikan bahwa Jawa Timur benar-benar kekurangan sapi.

“Surplus dari mana? Kalau surplus kenapa justru membuka impor sapi? Ini kan melanggar SE yang dibuatnya sendiri pada 2010 lalu,”  tegasnya kepada enciety.co, Senin (29/9/2014).

Muthowif juga menilai dengan dibukanya kran impor sapi asal Australia tersebut sebagai bentuk in-konsistensi Soekarwo sebagai kepala daerah. Terlebih pada 2010 lalu Soekarwo mengklaim sapi lokal Jawa Timur surplus dan memasok 30 persen kebutuhan daging nasional.

“Bahkan, gubernur mengaku jumlah sapi lokal Jawa Timur mencapai 3,9 juta ekor. Ini data dari mana, sedangkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim pada 2013 saja hanya 3,5 juta ekor,” tambahnya.

Untuk itu, sebelum lebih parah Muthowif mendesak agar Gubernur Jatim segera melakukan revisi terhadap SE 2010 yang dibuatnya sendiri itu.

“Setidaknya jika diperbolehkan impor sapi, harus diubah SE-nya. Kalau tidak ya harus ditegakkan,” bebernya.

Selain itu, Muthowif juga berharap agar impor sapi Australia tidak melalui transit Lampung dan Tengerang. Karena selama ini impor sapi yang melalui transit Lampung hanya menguntungkan pengusaha dengan alasan penggemukan sapi.

“Penggemukan sapi impor bakalan itu kan ada di Probolinggo dan Malang. Kenapa tidak langsung dikirim kesitu saja, biar sapi juga tidak menjadi naik berlipat-lipat,” urainya.

Di satu sisi, keputusan yang in-konsisten oleh gubernur tentang sapi impor dicurigai akibat dari tidak berjalannya program Inseminasi Buatan (IB) Dinas Peternakan Jawa Timur tidak berhasil.

“Padahal anggaran untuk IB ini sampai Rp 12 miliar per tahun. Program ini sudah dilakukan selama tiga tahun terakhir. Harusnya mereka harus terus terang kepada masyarakat tentang jumlah sapi di Jatim. Apa benar surplus atau tidak?” pangkasnya. (wh)