Gaji Minim, Sopir Damri Surabaya Mogok Massal

Gaji Minim, Sopir Damri Surabaya Mogok Massal
Ratusan sopir bus Damri dari berbagai jurusan di Surabaya melakukan mogok massal di garasi mobil jalan Jagir Surabaya, Senin (2/2/2015).

Lantaran tak mendapatkan upah yang layak, Senin (2/2/2015) ratusan sopir dan kernet bus Damri melakukan mogok massal. Mogok ini dilakukannya sebagai upaya agar perusahaan Damri memberikan gaji layak seusai dengan Upah Minimum Kerja (UMK) Surabaya yang telah ditetapkan.

Koordinator Aksi, Franz Antonius Sinsu menjelaskan aksi ini dilakukan lantaran selama puluhan tahun para sopir dan kernet bus hanya mendapatkan gaji Rp 2 juta. Itu pun sudah termasuk dengan komisi yang telah dipotong dari jumlah total komisi sebesar 20 persen.

“Kami (awak bus) mogok kerja di pangkalan (Jagir). Kami menperingatkan dan  menuntut upah layak sesuai UMK Surabaya. Kami juga meminta perusahaan mengembalikan dan menerapkan komisi yang selama ini dipotong oleh perusahaan sebesar 20 persen dari pendapatan harian sopir,” tegasnya.

Pihaknya memastikan Bus Damri seluruh rute baik yang masuk Surabaya maupun rute Sidoarjo-Tanjung Perak serta Terminal Purabaya-Terminal Oso Wilangun tidak akan beroperasi. Ini karena sedikitnya 560 sopir dan kernet telah berkumpul di pangkalan Jalan Jagir Wonokromo untuk berunjuk rasa.

Dalam aksinya, sopir meminta maaf kepada masyarakat Surabaya yang terganggu dan tidak bisa mendapatkan pelayanan terkait adanya aksi tersebut. “Kami mohon maaf kepada mayarakat hari ini kami tidak bisa melayani dan membuat aktivitas terganggu,” Seru Frans sembari memastikan bahwa aksi hanya berlangsung satu hari.

Namun di satu sisi, mogoknya para sopir dan awak Bus Damri ini membuat pihak manajemen geram. Pihak manejemen menyita semua dokumen dan surat kelengkapan bus dari tangan sopir. Para sopir sendiri menyanyangkan dengan sikap perusahaan yang mengambil seluruh kelengkapan bus dari sopir. Kebijakan tersebut dinilai oleh Franz sebagai tindakan yang arogan dan tidak mendasar.

“Tadi pihak manajemen langsung datang dan mengambil kunci, STNK, surat izin trayek, dan buku KIR bus. Kalau sudah seperti ini kami hanya pasrah saja. Karena tentunya kami tidak akan bisa beroperasi lagi nantinya,” imbuhnya.

Sementara itu, General Manager Damri Surabaya, Purwanto mengaku pengambil-alihan dokumen dan surat kelengkapan bus dari tangan sopir bukannya tanpa dasar. Pengambilan itu berdasarkan kebijakan perusahaan tertanggal 1 Januari 2015 yang lalu.

“Harusnya pengambilannya sejak kemarin-kemarin berdasarkan kebijakan penghapusan 20 persen komisi untuk sopi. Kami ambil karena mereka (para sopir) tidak terima dengan kebijakan tersebut,” tegasnya. (wh)