Frontage Road Barat Terkendala BPN Surabaya

Frontage Road Barat Terkendala BPN Surabaya

Pemkot Surabaya terus mengebut pengerjaan frontage road sisi barat jalan Ahmad Yani. Meski sisi timur belum usai dikerjakan, pemkot mulai meneruskan pembongkaran di sisi barat. Sayangnya, beberapa lahan masih belum dapat dibebaskan akibat terkendala izin dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) kota Surabaya.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengungkapkan, pembongkaran bangunan mulai dikerjakan. “Itu kita bongkari lahan yang sudah kita bebaskan. Padahal sudah banyak sudah bebas. Masyarakat lihatnya kita tidak bergerak, makanya mulai kita bongkari,” katanya kepada wartawan di Surabaya, Kamis (10/4/2014).

Risma mengungkapkan, dari total 37 persil baru 16 persil yang sudah dibebaskan dan mulai dibongkar. Puluhan persil yang masih bermasalah di antaranya ialah garasi atau pool Cipaganti.

Risma mengatakan, lahan tersebut terkendala persetujuan dari BPN Kota Surabaya. Padahal, pihaknya telah mendapat persetujuan dari Kanwil BPN Jatim dan BPN RI Pusat.

“Mereka (BPN kota Surabaya) tidak memperbolehkan karena Cipaganti mempunyai dua jenis sertifikat, yakni SHM (Sertifikat Hak Milik) dan Eigendom Verponding (sertifikat Belanda). Padahal Kanwil dan Pusat sudah menyetujui. Sudah tuntas dan tinggal kita bayar,” jelas Risma.

Untuk mengatasi permasalahan tanah itu, Risma mengakui telah berkirim surat ke Kepala BPN RI. “Aku sudah lama kirim surat ke Kepala BPN RI supaya saya bisa dibantu, mungkin beliau sibuk belum jawab surat kami. Saya juga dapat bantuan tenaga ahli kajian dari Unair,” ungkapnya.

Pemkot pun terus berkonsultasi dengan pemerintah pusat mengenai frontage road. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga, Erna Purnawati dan Kepala Bagian Hukum, Maria Theresia Ekawati Rahayu dikirim sebagai utusan. “Katanya (prosedurnya, Red) itu sudah benar, boleh dibayar,” cetusnya.

Risma mengakui, UU pembebasan tanah itu sepenuhnnya kewenangan BPN. “Jadi aku kan sangat tergantung, kalau nggak gitu proyek-proyek sebanyak ini bisa mandeg semua,” cetusnya.

Sementara lahan di depan kampus UIN Sunan Ampel, dikatakannya, sudah clear karena sudah mendapat surat izin dari kementerian agama. “Dari menteri agama sudah ke menteri keuangan. Dari menteri keuangan ke presiden. Katanya paling lama sebulan. Ini sudah ada anggarannya kita alokasikan di situ,” katanya.(wh)