Fokus Off-Farm, Pemprov Jatim Alokasikan Rp 154 M

Fokus Off-Farm, Pemprov Jatim Alokasikan Rp 15 M

 

Jatim memikul beban berat sebagai lumbung pangan nasional. Provinsi ujung timur pulau Jawa ini menyumbang 43 persen dari 2,5 juta cadangan beras nasional. Dengan kata lain, kontribusi berasnya mencapai satu juta ton. Sementara gabah kering gilingnya menyuplai 17 persen dari kebutuhan nasional. Maka dari itu, Pemerintah Provinsi atau Pemprov Jatim mengalokasikan APBD tahun 2014 sebesar Rp 154 Miliar khusus sektor pertanian.

Kepala Dinas Pertanian Pemprov Jatim Wibowo Eko Putro mengungkapkan, 70 persen dari APBD tersebut akan ditujukan kepada kelompok tani dan gabungan kelompok tani (gapoktan).

“Dana itu berupa peralatan-peralatan pertanian seperti rice milling unit (RMU), traktor, hand tractor, transplanter, combine harvester, powert treater, mesin pengolah susu kedelai, mesin pengolah jagung, dan lain-lain,” urainya. Alat-alat tersebut didapat setelah masuk melalui sistem lelang, e-purchasing.

Bantuan alat-alat itu, tegas Wibowo, diberikan untuk kelompok tani, bukan perorangan. “Jadi satu traktor tangan bisa digunakan untuk 25 hektar lahan per kelompok. Kemudian kalau satu pompa air kapasitas 8,5 Pk juga untuk 25 hektar per kelompok,” ujarnya.

Ia menambahkan, mesin-mesin itu amat penting membantu produktivitas petani. Sebab, budaya tani sekarang mulai bergeser. “Petani-petani muda alias taruna-taruna tani itu pengennya mekanisasi,” imbuhnya.

Di samping itu, penambahan fasilitas diharapkan mampu meningkatkan daya saing dan efisiensi petani. Terutama terlebih tenaga kerja di sektor yang semakin sulit dicari, sehingga perlu intensifikasi lahan. Sebab, ekstensifikasi alias penambahan lahan pertanian di Jatim sangat sulit dilakukan.

“Target kita tahun 2014 adalah peningkatan produktivitas per hektar dan indeks pertanaman. Artinya, yang dulunya dalam suatu lahan hanya satu kali tanam, sekarang ditingkatkan menjadi dua kali, karena ada upaya perbaikan irigasi di tingkat usaha,” paparnya.

Wibowo lantas menuturkan, besar kecilnya APBD yang dialokasikan tak bisa dijadikan tolok ukur produktivitas pertanian suatu provinsi. Pernyataannya tersebut menanggapi temuan penelitian tim Universitas Airlangga bekerja sama dengan World Bank dalam Public Expenditure Analysis Update 2013. Dalam laporan tersebut, Jatim dinyatakan termasuk sebagai provinsi yang menganggarkan APBD paling kecil untuk sektor pertanian di antara provinsi lain di Indonesia. Hal itu dinilai berpengaruh pada produktivitas pertanian,

“Saya nggak setuju itu. Belanja naik bukan lantas produksinya meningkat. Itu tidak ada hubungannya,” tukasnya. Ia menjelaskan, lahan tidak otomatis akan semakin produktif apabila digelontor dengan dana yang dialokasikan ke on-farm.

Wibowo mencontohkan, belanja APBD akan dialokasikan pada alat-alat yang belum dimiliki petani. Pemprov Jatim kini lebih memfokuskan pada alokasi peralatan off-farm. Itu dimaksudkan agar produk pertanian Jatim memiliki nilai tambah.

“Sesuai arahan Pak Gubernur, harus bisa memberi nilai tambah. Tidak hanya hasilkan kedelai, tapi yang dilempar ke pasar adalah susu kedelai. Maka dari itu kami berikan mesin pengolah kedelai, mesin pengolah jagung, dan sebagainya,” ujarnya.(wh)