FCTC Matikan Petani Tembakau Lokal

FCTC Matikan Petani Tembakau Lokal

Rencana pemerintah ikut bergabung dalam Ratifikasi Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau atau Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) kembali mendapat tentangan keras. Selain akan mematikan penghasilan petani yang biasa menanam tembakau, menerima ratifikasi akan membunuh industri rokok kretek yang menjadi ciri khas rokok Indonesia.

Dikatan Salamuddin Daeng, peneliti Indonesian for Global Justice (IGJ), FCTC merupakan salah satu cara pihak asing untuk mematikan industri kretek lokal. Ini bisa ditempuh karena kretek merupakan produk yang dilarang bila Indonesia menyetujui ratifikasi karena rokok kretek masuk dalam produk beraroma yang sangat dihindari dalam FCTC.

Salamuddin mengingatkan   rezim bisnis internasional  terus berupaya memonopoli bisnis tembakau dan juga menguasai sekaligus menghancurkan industri kretek nasional.  FCTC pada akhirnya hanya akan membatasi aktivitas industri rokok nasional karena di dalamnya ada beberapa aturan yang harus dipenuhi.

“Bila meratifikasi FCTC, akan  merugikan pelaku industri tembakau,” ujar Salamuddin.

Dia mengingatkan banyak pasal-pasal yang belum jelas juga merugikan petani tembakau di dalam negeri. “Jika suplai tembakau dibatasi melalui standar yang ditetapkan secara internasional seperti kadar tar dan nikotin. Maka tembakau petani lokal Indonesia tidak bisa masuk ke pabrik-pabrik rokok,”jelasnya.

Bukan karena dibawah standar, kata Salamuddin, tetapi karena jenis tembakau petani lokal Indonesia rata-rata memiliki kualitas diatas standar dengan kandungan nikotin yang relatif tinggi. Pasal mengenai standarisasi kandungan nikotin dan tar tersebut, sebenarnya hanyalah akal-akalan WHO melalui FCTC untuk dapat menjual tembakau dengan kadar nikotin rendah ke seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Salamuddin mengingatkan,  akal bulus ini makin terkuak, sebab pada sisi lain FCTC juga mendesak semua Negara anggotanya untuk membuka keran impor tembakau. Agar industri rokok mereka, bisa  mendapat suplai tembakau yang sesuai standar FCTC. “FCTC adalah mesin pembunuh, yang secara sistematis akan mematikan pertanian tembakau Indonesia dan industri rokok nasional,” kata dia.

Sementara itu, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia meminta pemerintah Indonesia mengkaji kembali untuk meratifikasi konvensi pengendalian tembakau.

“Peraturan internasional yang mengikat bisa menjadi kolonialisme gaya baru. Asing ingin mengendalikan Indonesia dengan membuat perjanjian internasional. Setelah kita ratifikasi, maka kita wajib menurunkan ke peraturan dalam negeri,” katanya.

Hikmahanto mengingatkan jika pemerintah meratifikasi FCTC, maka diyakini akan mengancam mata pencaharian petani tembakau dan buruh rokok.

Terkait polemik tersebut, Hikmahanto mengatakan, perjanjian internasional FCTC hanya melihat dari perspektif kesehatan saja, namun tidak melihat berbagai perspektif lainnya, baik dari segi ekonomi, ketenagakerjaan, hukum, dan lain-lain. Menurutnya, hal tersebut dikarenakan organisasi yang memunculkan adanya FCTC adalah World Health Organization (WHO).

“Ada ego sektoral perspektif kesehatan dan di indonesia disuarakan Kemenkes. Tapi kan masalah tembakau harus dilihat dari perspektif yang lebih luas, apa lagi indonesia yang penghasil tembakau dari zaman duhulu,” paparnya.(wh)