Ekspor Kopi dan Kakao Jatim Belum Optimal

Ekspor Kopi dan Kakao Jatim Belum Optimal
Isdarmawan Asrikan dan Kresnayana Yahya.

 

Ekspor Jatim dari sektor pertanian belum optimal. Selain hanya menyumbang angka 8 persen, pertanian masih dipandang sebatas untuk kosumsi dalam negeri. Padahal, selain memperluas lahan, Jatim mampu menggenjot beberapa komoditi primadonanya, seperti kopi dan kakao.

Hal itu ditegaskan Chairperson Enciety Business Consult Kresnayana Yahya. “Tren konsumsi kopi kita naik 20 persen. Tapi penambahan area dan peremajaan tanaman dalam negeri kita masih belum support,” katanya..

Dia mengungkapakan, saat ini investor besar mulai melirik Kabupaten Gresik untuk mengolah kakao. Namun, kakao dan teh masih impor. Padahal permintaan pasar terhadap kakao hampir pasti tidak turun. Justru meningkat 15-20 persen per tahun.  

Kresnayana memperingatkan, sudah saatnya Jatim tak hanya mengurusi pertanian sebatas tanaman pangan. Sebab, pertanian memiliki potensi ekspor yang menjadi mata rantai untuk menambah peluang bisnis dan penyerapan tenaga kerja.

Hal senaga dikatakan Ketua Gabungan Pengusaha Ekspor Impor (GPEI) Jatim, Isdarmawan Asrikan. “Hasil kopi Vietnam bisa mencapai 2,5ton/ha, jauh lebih besar dibandingkan kopi kita yang rata-rata cuma 700kg/ha. Padahal 15 tahun yang lalu, dia belajar menanam kopi ke kita,” ujarnya.

Isdarmawan mengakui, selain tanahnya masih bagus, pemerintah Vietnam memberikan dukungan penuh berupa pupuk subsidi, infrastruktur, dan pengairan waduk seluas 300 Ha.

Dari sisi taste, kopi Indonesia diakui unggul. Dari 10 specialty coffee dunia, 7 di antaranya berasal dari Indonesia. “Setiap tahun GPEI ikut pameran di China, permintaan selalu meningkat. Harga 1 sachet-nya bisa senilai Rp 1 juta,” cerita Isdarmawan.

Kresnayana menilai, return of investment akan membaik apabila kopi, karet, teh, kakao, dan sebagainya diperluas dan diperbaiki. “Itu akan mendorong kembali semangat cocok tanam masyarakat. Pemerintah harus mendukung dengan menyediakan pupuk dan pengadaan air,” tuturnya.

Pun peningkatan fasilitas menjadi sebuah kelembagaan usaha bersama. Dengan begitu, adanya pengendalian terhadap administrasi, pemasaran, metode, dan teknologi pengolahan. “Intinya, mulailah bekerja berkelompok,” tandas Kresnayana.

Dari sisi pemerintah, Kresna berharap ada upaya mengurai problem administrasi. “Di tiap awal-akhir tahun, bupati-gubernur harus tetapkan kuota pupuk melalui Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani, Red). Pemerintah seringkali lambat. Ini persoalan timing, yang berakibat pertumbuhan produktivitas pertanian tidak optimal,” jelasnya.

Selain itu perluanya penambahan insentif bagi pertanian. “Masih banyak pemerintah kabupaten itu yang anggarannya habis dipakai untuk pegawai birokrasi, sampai 70-80persen. Seharusnya dipangkas katakanlah jadi 50 persen. Sisanya untuk pengembangan daerah. Musti ada keberanian,” tukasnya.(wh)