Dukung Energi Terbarukan, Pemanfaatan Bioetanol Harus Konsisten

Dukung Energi Terbarukan, Pemanfaatan Bioetanol Harus Konsisten

Pelaku usaha bioetanol berharap pemerintah konsisten dalam melaksanakan perintah pewajiban pemanfaatan (mandatory) bioetanol sebagai campuran bahan bakar kendaraan. Selama ini, kebijakan mandatory bioetanol dinilai masih setengah-setengah.

“Potensi bioetanol Indonesia sangat besar. Lagipula, pemanfaatan bioetanol bisa mengurangi beban impor minyak yang selama ini membuat neraca perdagangan kita defisit,” ujar Direktur Utama PTPN X Subiyono.

PTPN X mempunyai pabrik bioetanol yang dikelola anak usahanya, yaitu PT Energi Agro Nusantara (Enero). Bioetanol fuel grade produksi Enero sudah diekspor ke Filipina sebesar 4.000 kiloliter (KL) dan ke Singapura sebesar 12.000 KL.

“Saat ini, kami terus melakukan negosiasi dengan beberapa pembeli lain dari luar negeri, di antaranya dari Taiwan dan ada pembeli lain dari Filipina,” kata Subiyono.

Meski diminati pasar ekspor, justru pasar dalam negeri minim peminat. Pertamina yang diharapkan menjadi pelopor pencampuran bahan bakar minyak dengan bioetanol ternyata hanya membeli dalam jumlah sangat minim.

“Kebijakan mandatory selama ini belum berjalan optimal. Tapi kami optimistis pemerintahan baru punya komitmen untuk terus mendorong energi baru terbarukan, termasuk bioetanol,” kata Subiyono.

Dia mencontohkan, di luar negeri, pewajiban pemanfaatan bioetanol untuk bahan bakar kendaraan sudah sangat besar. Brazil, misalnya, sudah menggunakan pencampuran 85% (E-85) bioetanol ke dalam bahan bakar kendaraan untuk mengurangi ketergantungan pada minyak. Sementara Thailand sudah mulai mengarah dari pewajiban pencampuran bioetanol sebesar 10% menjadi 20%. Filipina juga gencar mencanangkan mandatory blending bioetanol sebesar 10%.

Adapun di Indonesia, kebijakan pencampuran bioetanol masih setengah hati. Regulasi sudah ada, namun belum benar-benar dilaksanakan. Kini yang terbaru, sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2014, bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi wajib dicampur dengan minimal 1% bioetanol mulai Januari 2015. Dengan asumsi konsumsi premium saja pada 2014 sekitar 32 juta KL, maka dibutuhkan 320.000 KL bioetanol.

Itu belum termasuk pencampuran BBM nonsubsidi yang harus dicampur dengan minimal 2% bioetanol mulai Januari 2015. Secara bertahap, sesuai Peraturan Menteri ESDM tersebut, pemanfaatan akan ditingkatkan menjadi 5% pada 2020 untuk bahan bakar bersubsidi dan 10% untuk bahan bakar nonsubsidi.

“Ini dapat mendorong investasi pabrik bioetanol baru menjadi bergairah. Apalagi, jika iklim keekonomian investasi difasilitasi pemerintah. Sungguh betapa besar penghematan yang bisa dilakukan oleh negara. Devisa yang selama ini hilang untuk impor minyak bisa bermanfaat bagi masyarakat di dalam negeri,” kata Subiyono. (wh)