DPRD Jatim Rekom Pendirian BUMD Pelabuhan

DPRD Jatim Rekom Pendirian BUMD Pelabuhan

 

DPRD Jatim meminta kepada Pemprov Jatim agar membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak khusus di bidang pelabuhan. Acuan perlunya pembentukan BUMD ini berdasarkan terbitnya UU 17/2008 tentang Pelayaran.

Anggota DPRD Jatim Komisi D, Irwan Setiawan saat di DPRD Jatim, Rabu (19/3/2014), mengatakan BUMD ini  diharapkan bisa menjadi operator dalam mengelola pelabuhan sekaligus mampu meraup keuntungan dari pengelolaan pelabuhan. Mengingat saat ini di Jatim ada sekitar 15 pelabuhan pengumpan regional dan beberapa pelabuhan pengumpul.

Seperti pelabuhan pengumpul Tanjung Tembaga Probolinggo. ”Untuk pengembangan pelabuhan Probolinggo, Provinsi melalui APBD telah mengalokasikan anggaran sedikitnya Rp 20 miliar setiap tahunnya. Sedangkan APBN telah mengalokasikan hingga ratusan miliar. Terakhir tahun ini dialokasikan Rp 90 miliar dari APBN,” tegasnya,

Sebelumnya, Gubernur Jatim H Soekarwo mengirim surat kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Menteri Perhubungan dan Menteri BUMN terkait keinginan Pemprov Jatim ikut mengelola aset-aset pelabuhan di Jatim melalui BUMD pelabuhan, yaitu Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Gresik, Tanjung Tembaga (Probolinggo), dan Tanjung Wangi (Banyuwangi).

Pemprov Jatim ingin ikut mengelola untuk kepentingan pembangunan ekonomi Jatim. Selain itu, pihak pengelola pelabuhan selama ini, yaitu Pelindo III tidak memberikan kontribusi apapun ke Pemprov Jatim. Namun, Menteri BUMN Mustafa Abubakar kemudian berkirim surat nomor S-150/MBU/2011 tanggal 29 Maret 2011 yang menolak permintaan Gubernur Jatim. Menteri BUMN tetap ngotot bahwa yang berhak mengelola pelabuhan adalah Pelindo III.

Soekarwo mempersoalkan penolakan Menteri BUMN terkait masalah BUMD pelabuhan tersebut, karena pemilik aset negara adalah Menteri Keuangan. Menteri Keuangan belum memberikan jawaban atas permintaan Gubernur Jatim. “Saya kirim surat ke Menteri Keuangan tembusannya ke Menteri BUMN dan Menteri Perhubungan. Ini Menteri Keuangan belum menjawab, kok Menteri BUMN sudah menjawab,” kata Soekarwo.

Menurut Soekarwo, pelabuhan adalah aset negara. Pemprov Jatim dan  Pemkab/Pemkot juga berhak atas aset tersebut. “Itu tanah negara. Dulu dimanfaatkan (oleh Pelindo III), kan sekarang sudah lain, ada Undang-Undang (UU 17/2008 tentang Pelayaran) yang baru. Pemprov punya hak, Pemkot Surabaya juga punya hak,” ujarnya. (ram)