Donald Trump Minta Rusia Retas e-mail Hillary Clinton

 

Donald Trump kembali memicu kontroversi dan menghebohkan kubu Partai Demokrat setelah secara terang-terangan meminta Rusia untuk meretas surat elektornik (email) lawannya, Hillary Clinton.

Dalam sebuah jumpa pers di Florida, Rabu (27/7/2016) waktu setempat, Trump menyerukan agar Rusia meretas dan merilis email dari server pribadi Clinton ketika dia masih menjabat menteri luar negeri. “Rusia, jika Anda mendengarkan, saya harap Anda bisa menemukan 30.000 email yang hilang itu,” ujar Trump. “Saya kira Anda mungkin akan dipuji habis oleh media kami. Lihat saja nanti.”

Kepada wartawan, calon presiden dari Partai Republik itu menambahkan: “Mereka (Rusia) mungkin menyimpan 33.000 email dia yang hilang dan telah dihapus. Saya harap begitu, karena Anda bisa menemukan hal-hal bagus di sana.”

Kubu Clinton, yang sebelumnya menuduh Rusia di balik peretasan email para staf Komite Nasional Partai Demokrat (DNC: Democratic National Committee), tentu saja menanggapi dengan marah seruan Trump ini. “Clinton tidak melihat ini sebagai masalah politik, dia melihatnya sebagai masalah keamanan nasional,” kata penasihat politik luar negeri Clinton, Jake Sullivan.

“Ini pastilah baru pertama kali terjadi, seorang kandidat presiden dari (partai) besar secara aktif mendorong satu negara asing untuk melakukan spionase terhadap lawan politik dia. Ini bukan hiperbolisme, tapi fakta.”

Sebelum ini, Partai Demokrat dihebohkan oleh bocoran email para staf DNC yang dirilis Wikileaks, yang mengungkap betapa komite tersebut lebih membela Clinton daripada kandidat satunya, Bernie Sanders. Akibat skandal ini, ketua DNC Debbie Wasserman Schultz mengundurkan diri dan hari pertama konvensi Partai Demokrat diwarnai suasana kaku dan permusuhan. Kubu Clinton terang-terangan menuduh Rusia dibalik peretasan itu dengan tujuan membela Trump.

Trump membantah dia mendapat bantuan Rusia dalam kampanyenya sebagai calon presiden, atau bahwa dia dekat dengan Vladimir Putin. “Saya tak pernah bertemu Putin. Saya tidak kenal siapa Putin,” kata Trump. Namun, ujarnya, kalau dia terpilih sebagai presiden maka dia lebih suka menganggap Rusia sebagai kawan. “Saya tak bisa memikirkan hal lain kecuali menjadikan Rusia sebagai kawan, kebalikan dari yang terjadi sekarang, sehingga kita bisa keluar dan menghantam (kelompok militan) ISIS bersama-sama, dengan orang lain dan negara-negara lain,” ujarnya.

Saat ditanya apakah dia akan mengakui pendudukan Rusia atas Semenanjung Crimea di Ukraina, Trump menjawab: “Ya, saya akan mempertimbangkan itu.”

Sejak Rusia menginvasi Crimea pada 2014, hanya segelintir negara mengakui klaim rejim Putin atas area tersebut, yaitu Kuba, Korea Utara, dan Venezuela.

Rusia menginvasi wilayah Ukraina itu setelah kelompok pro-demokrasi di Alun-alun Maidan, Kiev, menggulingkan Presiden Victor Yanukovych. Presiden terguling itu dulunya adalah majikan Paul Manafort, manajer kampanye Trump sekarang.

AS di bawah pimpinan Presiden Barack Obama mengecam keras pendudukan itu dan menjatuhkan sanksi ekonomi ke Rusia. Rusia mengklaim hak atas Crimea setelah referendum di mana 96,7 persen pemilih menyatakan ingin bergabung dengan Rusia.

Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, membantah negaranya mencampuri urusan politik di Amerika Serikat. “Presiden Putin berulangkali mengatakan bahwa Rusia tidak pernah mencampuri urusan internal — khususnya dalam proses pemilihan — negara-negara lain,” ujar Peskov. “Jika Anda membicarakan hal-hal mencurigakan tentang negara kami, Anda harus setidaknya mengatakan secara akurat dan konkret.” (bst)