Ditentang Menkes, Mensos Tetap Jamin Napi Narkoba Dapat KIS

Ditentang Menkes, Mensos Tetap Jamin Napi Narkoba Dapat KIS
Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansah saat melakukan sosialisasi tentang Kartu Sakti di Kantor DPD PDIP Jawa Timur, Rabu (24/12/2014).

Para narapidana narkoba yang tergolong Penyandang Masalah Kesehjateraan Sosial (PMKS) dipastikan akan mendapatkan anggaran kesehatan dari pemerintah pusat. Ini menyusul rencana Kementerian Sosial (Kemensos) untuk memberikan Kartu Indonesia Sehat (KIS) kepada 320 ribu para narapidana di Indonesia.

“Jadi ini untuk 2015 ada usulan dari Kemenkumham (Kementerian Hukum dan HAM) untuk memberikan KIS kepada 320 ribu narapidana. Dari 160 ribu narapidana tersebut dinyatakan pada posisi sangat membutuhkan,” katanya kepada wartawan, di Kantor DPD PDIP Jatim, Rabu (24/12/2014).

Menurut Khofifah, mulai tahun depan KIS akan segera didistribusikan ke setiap lembaga pemasyarakatan (Lapas) di seluruh Indonesia. Dalam hal ini Khofifah telah berkordinasi dengan Kemenkumham.

“Ini nanti distribusinya yang penting by name, by address. Dia menjalankan hukuman di mana kan sudah ada datanya,” cetusnya.

Meski begitu, kata Khofifah, usulan memberikan kartu KIS kepada narapidana pengguna narkoba ini sempat ditentang oleh Kementerian Kesehatan (Menkes). Dalam rapat Kabinet beberapa hari yang lalu, Menkes Nila S Moeloek menolak adanya pemberian KIS kepada narapidana narkoba.

“Tapi setelah kita jelaskan kalau narapidana narkoba ini pengguna jadi bukan pengedar. Sesuai saran Kemenkumham para narapidana narkoba ini adalah korban yang harus mendapat perlindungan dari negara,” jelas Khofifah.

Dalam kesempatan itu politisi PKB ini juga menjelaskan bahwa persoalan narkoba memang sangat miris. Katanya narkoba saat ini sudah menjadi lifestyle yang sangat kuat sekali di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Tidak heran banyak sekali korban penyalah-gunaan narkoba yang berakhir ke jeruji penjara.

“Karena ini korban jadi harus kita lindungi. Mereka akan dapat dua Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di dalamnya ada dua kartu, yakni KIS dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi yang masih sekolah,” bebernya.

Sementara itu, di satu sisi Khofifah juga membeberkan saat ini pihaknya sedang gencar memulangkan Tenaga kerja Indonesia (TKI) bermasalah di luar negeri. TKI bermasalah tersebut kata Khofifah terdiri dari TKI illegal dan legal.

“Pemerintahan Pak Jokowi punya target memulangkan 1,8 juta TKI bermasalah. TKI bermasalah ada yang illegal dan legal sampai akhir 2015. ini tahap awal, kemarin sudah pulang 494 TKI. Hari ini nanti turun lagi dari Pesawat Hercules di Bandara Juanda secara bertahap dari Malaysia sampai akhir 2015,” ujarnya.

Nantinya mereka dikembalikan ke daerah masing-masing. Kata Khofifah daerah akan membantu dan mengordinasikan agar para TKI bisa membentuk kelompok usaha bersama.

“Saya pesan ke Dinsos dan Disnaker Jawa Timur tolong petanya dikoordinasikan dengan Kemensos karena petanya yang tahu ini Dinsos di masing-masing daerah,” imbuhnya. (wh)