Dispora Tak Bisa Salurkan APBD ke Klub Profesional

Dispora Tak Bisa Salurkan APBD ke Klub Profesional

(tengah) Kadispora Surabaya M Afghany Wardhana

Pendanaan klub olahraga profesional di antaranya klub sepak bola dan penggunaan dana Anggaran Pembelanjaan Biaya Daerah (APBD) adalah dua hal berbeda. Artinya, dana APBD tidak bisa dialokasikan ke klub-klub profesional.

Penegasan tersebut disampaikan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Surabaya, M Afghany Wardhana, kepada wartawan di Kantor Bagian Humas Pemkot Surabaya, Senin (20/6/2016).

Afghany menegaskan, di dalam Bab V Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Nomor 2012 menyebutkan, “pendanaan untuk organisasi cabang olahraga profesional tidak dianggarkan dalam APBD karena menjadi tanggung jawab induk organisasi cabang olahraga dan/atau organisasi olahraga profesional yang bersangkutan. Aturan mengenai larangan tersebut, sebelumnya juga sudah dituangkan di Permendagri Nomor 22 Tahun 2011 tentang pedoman penyusunan APBD 2012.

Hal ini juga sejalan dengan amanat Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, bahwa pembinaan dan pengembangan olahraga profesional dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga dan/atau organisasi olahraga profesional. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005, didefinisikan bahwa cabang olahraga profesional adalah olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.”

“Jadi, terkait dengan pembinaan olahraga profesional, termasuk juga klub sepak bola, ada aturan yang kami taati. Kami berharap media bisa memberikan informasi kepada publik bahwa aturan itu yang membuat Pemkot Surabaya tidak bisa secara langsung ada di dalam nya (klub sepak bola profesional),” tegas Afghany. (wh)